Setelah Tsunami, Indonesia untuk Kemanusiaan Dukung Gagasan Rekonstruksi Berbasis Komunitas

Ada hal penting yang harus diceritakan, yaitu tentang bagaimana warga Palu, Sigi dan Donggala berupaya bangkit setelah bencana. Kebangkitan ini salah satunya ditandai dengan dukungan berbagai pihak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) sebagai organisasi sumberdaya yang menggalang, mengelola dan menyalurkan dana, pengetahuan, jaringan dan kerelawanan, menjadi salah satu dari banyak organisasi yang menggalang dana dari publik untuk membantu memberi bantuan di masa darurat disana.

Dana publik yang diperoleh IKa kemudian disalurkan melalui 4 organisasi jaringannya yang berbasis di Sulawesi Tengah yaitu SKP HAM, Institut Mosintuwu, INSIST dan Sulteng Bergerak. Setelah masa tanggap darurat, atas dasar solidaritas dan perannya, IKa melanjutkan komitmen dukungannya pada fase rekonstruksi, yang secara resmi dimulai pada Januari 2019.

Untuk memastikan bahwa dukungan IKa adalah dukungan yang sesuai dengan posisi dan peran strategisnya tapi juga sesuai dengan kebutuhan mitra jaringan di Sulawasi Tengah, pada 30 Oktober 2018 lalu, IKa kemudian mengadakan pertemuan konsultatif dengan dua mitra lokal di Sulawesi Tengah, yaitu Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) dan Institut Mosintuwu serta mengundang mitra jejaring IKa lainnya yang bekerja di masa tanggap darurat.

Dalam pertemuan ini, SKP-HAM dan Institut Mosintuwu menyatakan kebutuhannya untuk lebih memperkuat fasilitator masyarakat disana, yang sebagian besar adalah perempuan dan orang muda, dan untuk pembelajaran sebaya dan pengembangan pengetahuan tentang rekonstruksi berbasis masyarakat. Ini terutama mengingat besarnya jumlah bantuan kemanusiaan pasca bencana yang seringkali berfokus pada pembangunan fisik, tapi tidak selalu diikuti dengan pemberdayaan korban-penyintas dan masyarakat di aspek sosial dan budaya.

Pada 8 Februari 2019, atas usulan tim pengarah yang dibentuk oleh IKa untuk menyusun dan mengawal program rekonstruksi berbasis komunitas, IKa mengadakan pertemuan dengan beberapa organisasi dan lembaga di tingkat nasional yang bekerja dan memiliki pengalaman dalam rekonstruksi dan rehabilitasi masyarakat pasca bencana. Ini dilakukan untuk memahami peta yang lebih komprehensif tentang bencana di Sulawesi dari aspek sosial, budaya maupun geologis.

2 April 2019, saya mewakili IKa kembali datang ke Palu, setelah kedatangan terakhir saya untuk program inklusi sosial yang melibatkan SKPHAM beberapa tahun yang lalu. Kedatangan kali ini adalah untuk mengawali program Pemajuan Rekonstruksi Berbasis Komunitas Paska Bencana dan Paska Konflik di Sulawesi Tengah.

Dari bandara, saya bersama salah satu fasilitator dan juga aktivis HAM, Kak Samsidar langsung menuju kantor SKP-HAM di Palu untuk berkabar dan kemudian bersama-sama pergi ke Sigi, tempat kami merancang kegiatan pelatihan bagi penggerak komunitas yang bekerja ketika dan setelah bencana terjadi. Pelatihan kali ini dibantu oleh SKP-HAM sebuah organisasi korban yang banyak bekerja bersama komunitas korban di wilayah Palu dan sekitarnya.

Pelatihan diadakan sebagai kerjasama Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dengan SKP-HAM dan Institut Mosintuwu sebagai 2 mitra utama.

Nurlela dan Lian Gogali adalah salah satu perempuan yang bergerak pertama kali ketika bencana datang. Nurlela dari SKP-HAM adalah korban yang kemudian membuka ruang informasi soal korban yang hilang. Lalu bersama para perempuan disana membangun dapur umum warga. Lian Gogali, dari Institut Mosintuwu tinggal di Poso. Jika naik kendaraan dalam kondisi normal, ia bisa menghabiskan waktu selama 6 jam perjalanan. Namun tsunami tak membuatnya bisa diam. Ia kemudian juga membuka dapur umum dan mengirimkan makanannya pada para korban tsunami di Palu.

Berawal dari Pelatihan untuk Menyikapi Gagasan

Menyikapi gagasan untuk memperkuat para penggerak desa dalam menggagas ide, membangun konsep dan merancang kerja rekonstruksi berbasis komunitas. Sebagai tahap awal penguatan dan pembekalan adalah melakukan pelatihan.

Hari itu juga, saya mengikuti proses pelatihan. Ini merupakan pelatihan pasca tsunami. Selama mengikuti proses pelatihan ini, peserta didampingi oleh 2 orang fasilitator, narasumber dan dengan didukung oleh panitia, akan berbagai pengalaman, ide, gagasan, pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana membangun rekonstruksi berbasis komunitas, guna menghadirkan keadilan yang lebih baik.

Pelatihan yang diadakan pada 3-9 April 2019 ini bertujuan untuk menghimpun berbagai pengalaman, pembelajaran dan pemaknaan dari peserta pelatihan tentang cara bertahan dalam bencana dan berkontribusi dalam mensupport komunitas dalam menghadapi bencana. Lalu juga terbangunnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang konsep dasar-prinsip dan kebijakan penanganan bencana/konflik secara nasional maupun internasional, yang dapat dijadikan salah satu pengangan-pijakan dalam kerja rekonstruksi berbasis komunitas. Terbangunnya pengetahuan dan kesadaran kritis peserta terhadap persoalan krusial sosial budaya dan struktur politik yang membuat gap, diskriminasi dan kekerasan serta kerentanan baru bagi masyarakat-kelompok minoritas sebelum dan dalam proses rekonstruksi.

Hal ini untuk menghimpun ide dan gagasan awal terhadap prioritas kerja, peran dan strategi yang akan dilakukan dalam membangun kembali kehidupan yang lebih berkualitas dan adil paska bencana/konflik.

Cerita-cerita dan pengalaman bagaimana mereka menjadi korban, menjadi survivor dan kemudian menjadi organisatoris di wilayah masing-masing juga mewarnai pelatihan ini.

Fasilitator dan narasumber yang dipilih antara lain berasal dari Aceh dan Jambi dan Sulteng sendiri dimana Aceh memiliki konteks yang hampir sama dengan Sulteng, yaitu wilayah paska konflik dan paska bencana.

Sementara fasilitator dari Jambi dan Sulteng memiliki ketrampilan dalam membangun kembali kehidupan yang lebih berkualitas paska bencana, dan termasuk membangun kapasitas mitigasi dan menjadi wilayah masyarakat yang tanggap dan peduli bencana

Sekembali dari pelatihan, peserta diminta untuk mempraktekkan apa yang telah mereka peroleh dan mendiskusikan rencana kerja lanjutan untuk diterapkan di tingkat desa.

Harapan kami di Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), semoga pelatihan ini menjadi titik awal yang baik untuk digulirkan dan kelak dapat menjadi model penanganan bencana yang lebih komprehensif dalam berbagai aspeknya mengingat kekhususan Sulteng.

(Anik Wusari)