Sisilia Sule: Setelah Lama Menunggu, Akhirnya Perempuan di Sikka Bisa Terlibat dalam Musyawarah Desa

Sisilia Sule (56 tahun) adalah warga desa Natarmage, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang terkejut setelah mendengar adanya musyawarah desa inklusi perempuan. Ia tertegun. Mungkin inilah yang dinamakan perubahan, begitu batinnya kala itu.

Sisilia merupakan janda 3 anak yang ditinggal suaminya sejak 15 tahun silam. Ia merasa tidak percaya dirinya diundang dan akan dilibatkan dalam musyawarah desa inklusi perempuan.
“Semenjak saya lahir, kemudian menikah dan dikaruniai 3 anak, baru kali ini saya diundang pemerintah desa untuk mengikuti musyawarah seperti ini. Selama ini musyawarah desa atau musyawarah dusunpun tidak pernah saya ikuti, karena kegiatan seperti ini yang datang umumnya hanya laki-laki saja.”

Sisilia merasa bahwa perubahan seperti ini baru terjadi belakangan ini, khususnya setelah setelah adanya Program Peduli yang dikelola Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Perhimpunan Bantuan Hukum (PBH) Nusra, sejak tahun 2013 lalu. Perempuan bisa ikut datang dalam musyawarah. Sungguh membahagiakan.

Musyawarah desa inklusi perempuan memang merupakan Program Peduli yang diselenggarakan di 3 desa, yakni Desa Tuabao, Lantena dan Natarmage. Untuk Natarmage, musyawarah desa ini bertempat di Kantor Desa Natarmage. Kegiatan di kantor desa ini dilakukan pada 23 Februari 2019 yang dihadiri oleh 30 orang yang hampir semuanya adalah perempuan.

Saat itu mereka membahas identifikasi potensi desa. Dari para mama yang hadir, satu-persatu mereka memberikan usulan.

“Sebagai masyarakat desa, kita harus proaktif dan jangan menjadi penonton. Tolong bantu pemerintah desa dan ambil bagian dalam pembangunan desa. Jangan marah kalau pemerintah desa selama ini mengambil keputusan sendiri, karena masyarakat tidak pernah terlibat dan kami tidak tahu apa kebutuhan masyarakat sesungguhnya terutama perempuan. Kelompok perempuan harus mampu memanfaatkan peluang yang ada di desa,” Kata kepala desa dalam sambutannya.

Mama Sisiliapun mengangguk-angguk, ia selalu bersemangat, begitu juga ketika ia mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Puluhan tahun sebagai warga desa Natarmage, Mama Sisilia tak pernah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Tidak adanya dokumen Adminduk ini membuatnya tak pernah mendapat bantuan sosial dari program pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat, KKS dan Program Keluarga Harapan.

Akhirnya setelah adanya upaya dari Lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum (PBH) Nusra dengan Program Peduli, maka di pertengahan tahun 2018, ia bisa mendapatkan kartu keluarga dan KTP. Sisilia kini adalah salah satu anggota dasa wisma yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Natarmage.

“Senang sekali. Sudah dapat KTP, dapat bantuan-bantuan lainnya. Dulu tak pernah ada harapan dapat bantuan seperti ini,” ujar Mama Sisilia.

Sisilia masih berharap bisa menjadi salah satu calon penerima bantuan sosial dan bantuan lainnya baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa.

Sejak ditinggalkan suaminya 15 tahun lalu, Sisilia bekerja apa saja untuk menghidupi ketiga anaknya, membiayai sekolah mereka. Ia melakukan banyak hal, dari membuat ikat dan tenun, anyam-anyaman dan kerja di kebun.

“Dena moret amin, a’u gu’a uma, pte lorun nora rana oha’ (untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya kerja di kebun, ikat tenun dan menganyam tikar),” ujarnya.

Toh, ia tak pernah mengeluh. Hanya saja, dulu ia sering bingung kenapa tak pernah mendapat bantuan dari desanya. Tapi ia juga tak tahu bagaimana cara mendapatkan dan bertanya pada siapa.

Sampai kemudian Sisilia mendapatkan perubahan besar yang terjadi di desanya. Ia dan warga sekitar lalu memiliki KTP dan dokumen Adminduk lainnya, mendapatkan bantuan sosial, dan sesuatu yang tak pernah terbayangkan dalam hidupnya adalah dilibatkan dalam kegiatan di desa.

“Sekarang kami diajak untuk berbicara apa adanya. Kami didorong untuk berbicara tentang kepentingan kami perempuan secara langsung dengan pemerintah desa. Kami didorong untuk berbicara tentang kepentingan kami para perempuan dengan pemerintah desa. Selama ini hanya laki-laki yang bisa berbicara di pertemuan-pertemuan seperti ini. Apa yang dibicarakan oleh laki-laki sama sekali belum mewakili kami para perempuan. Karena laki-laki hanya berbicara apa yang menjadi kepentingan mereka,” tambahnya.

Pengalaman terlibat dalam acara Musrenbangdes inklusi perempuan yang dilakukan pada Januari 2019, lalu sangat berkesan baginya. Untuk pertamakalinya ia bisa berbicara di depan masyarakat, tanpa takut dan malu-malu.

Sisilia menginginkan bahwa acara seperti ini selalu bisa diikuti oleh perempuan karena membicarakan kebutuhan perempuan. Jika membicarakan kebutuhan perempuan, maka yang ditanya pertamakali haruslah para perempuan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)