Forum Lansia 2019 : Memetakan Kebijakan Kota yang Ramah untuk Lansia

"Lansia di Indonesia saat ini jumlahnya 25 juta atau meningkat dari 2 tahun lalu. Banyak Lansia yang kemudian hilang dari perhitungan kegiatan, misalnya dianggap tidak ada atau tidak dihitung sebagai bagian dari masyarakat. Lansia juga banyak mendapatkan penilaian sebagai orang yang tidak produktif, maka kemudian kehadiran Lansia dalam pertemuan-pertemuan jarang untuk diajak atau diperhitungkan."

Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dengan didukung Sekber 65 Solo dan sejumlah organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia mengadakan acara Forum Lanjut Usia (Lansia) di Surakarta, 28 Juni 2019. Acara Forum Lansia dihadiri oleh Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

Dalam pembukaan acara Forum Lansia, Eko Nugroho, Sekretaris Dinas Sosial Kota Surakarta mewakili Walikota Surakarta menyatakan harapannya agar Lansia di Solo selalu menjadi Lansia yang produktif.

“Pemerintah berharap para Lansia menjadi Lansia yang produktif dan bisa terlibat dalam kesenian dan kebudayaan, karena ini merupakan salah satu ruang untuk keterlibatan Lansia.”

Forum Lansia ini diselenggarakan untuk mendengarkan pengalaman Pemda dalam membangun sebuah kebijakan dan program kelansiaan yang inklusif, termasuk penganggaran dan pelaksanaannya untuk Lansia.

Lembaga Sekber 65 di Surakarta misalnya, selama ini bekerja pada isu perubahan kebijakan pemerintah seperti memperjuangkan Peraturan Daerah (Perda) di Solo dan Peraturan daerah walikota (Perwali) di Kabupaten Karanganyar untuk kesejahteraan Lansia. Selain itu Sekber 65 juga mengajak masyarakat melalui pendekatan budaya melalui ketoprak. Pementasan ini dimanfaatkan para Lansia dan korban 65 untuk melakukan sosialisasi keberadaan korban dan para Lansia agar diterima oleh masyarakat. Salah satu ketoprak dipentaskan pada 24 Juni 2019 di Teater Kecil Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.

Susanti dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Raharja bersama Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (Fopperham) di Yogyakarta menggunakan pendekatan kelansiaan bagi para Lansia di Yogyakarta dengan mengajar para Lansia menulis, membuat Gebyar Lansia dan mengajak Lansia melakukan pementasan teater dan menyanyi. Hal ini dilakukan agar penerimaan masyarakat di Yogyakarta terhadap para Lansia bertambah tinggi. Fopperham selama ini bekerja bagi para Lansia Di Desa Kedungkeris, Gunungkidul Yogyakarta yang jumlah Lansianya mencapai 772 Lansia.

“Ada program sowan simbah dimana anak-anak muda terlibat untuk mendatangi dan menghibur simbah. Kami juga dibantu mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana Yoyakarta untuk mengajak Lansia menulis kehidupan mereka sehari-hari. Ini merupakan salah satu cara untuk mengajak Lansia aktif di masyarakat,” ujar Susanti.

Sedangkan Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPUK) di Aceh, Paguyuban Keluarga Korban Talangsari (PK2TL) Lampung, Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKPHam) Palu, Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi), Infid dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) juga melakukan hal yang sama yaitu bekerja untuk komunitas korban dan advokasi kebijakan untuk Lansia penyintas. Lembaga-lembaga ini bersama Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) melakukan program untuk pendampingan para Lansia dalam Progam Peduli.

Ahmad Ramdhon, sosiolog dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta mendorong para akademika di universitas untuk memperjuangkan kotanya, termasuk memperjuangkan Lansia karena Lansia adalah bagian dari kota. Ramdhon selama ini mengajak para Lansia untuk mengajarkan sejarah salah satunya sejarah kota karena para Lansialah yang mengetahui sejarah kota. Hal ini efektif untuk membangun kota yang ramah Lansia. Ahmad Ramdhon mengatakan bahwa merupakan hal yang menggembirakan ketika sejumlah pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan yang ramah terhadap Lansia.

“Hal ini juga ditandai dengan menjadikan Lansia sebagai isu yang diperbincangkan oleh pemerintah maupun masyarakat,” ujar Ahmad Ramdhon.

Di Indonesia, UU No. 13 tahun 1998 mengatur definisi penduduk lanjut usia (selanjutnya disebut lansia) sebagai penduduk yang telah berusia lebih dari 60 tahun. Kementerian Sosial dikabarkan tengah menggodok usulan revisi undang-undang ini agar dapat lebih mencerminkan aspek perlindungan kepada warga Lansia. Undang-undang ini telah berbuah hingga terbitnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia.

Data dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 – 2045 (BAPPENAS, 2018) memperlihatkan adanya peningkatan persentase penduduk lansia dari 9,0 persen (sekitar 23 juta) pada tahun 2015 menjadi 19,9 persen (sekitar 63 juta penduduk) pada tahun 2045. Dengan menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya angka harapan hidup, maka proyeksi jumlah penduduk lansia ini memanggil kita semua untuk membangun strategi yang jitu agar Indonesia siap menjadikan negaranya betul-betul siap melindungi warga lansianya.

Di antara penduduk kategori Lansia di Indonesia, ada sekelompok Lansia yang memiliki pengalaman menjadi korban stigma dan diskriminasi sistemik di masa lalu dan menjadi penyebab bagi ketidaksetaraan (unequality) pemenuhan hak sebagai warga negara dan sebagai korban kekerasan. Ketidaksetaraan akses ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Sebagian kelompok ini contohnya adalah mereka para korban kekerasan masa lalu, kelompok agama minoritas termasuk penghayat, kelompok masyarakat hukum adat (indigenous people), dan kelompok korban pelanggaran HAM masa lalu.

Pundi Insani dan Program Peduli berkerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan pada perempuan, anak-anak, dan kelompok-kelompok terpinggirkan dengan memenuhi kebutuhan dan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, pembangunan manusia, dan restorasi sosial. Program Peduli juga berusaha mendukung kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong pembangunan yang inklusif. Sejak 2014, pada Program Peduli pilar HAM dan Restorasi Sosial, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama dengan mitra-mitra organisasi masyarakat sipil (OMS) di enam wilayah telah bekerja bersama komunitas penyintas Lansia.