Menyelesaikan Kasus Kekerasan Perempuan di Poso bersama Pundi Perempuan

Februari 2018. Sore itu Lian Gogali, Evi Tampakatu dan Yeni Tarau tampak sedang berdiskusi dalam pertemuan rutin Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) Mosintuwu. Mereka mendengarkan cerita-cerita para pendamping korban yang selama ini mendampingi perempuan korban kekerasan di desa-desa di Poso. Lian, Evi dan Yeni adalah bagian dari RPPA yang didirikan Institut Mosintuwu di Poso. Pertemuan ini dilakukan selama 4 kali di Bulan Februari, Juni dan 2 kali di bulan Agustus.

Pasca Konflik, Bagaimana Kondisi Perempuan Poso?

Perempuan pasca konflik di Poso, Sulawesi Tengah selama ini mengalami kekerasan seperti menjadi korban perkosaan, korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga. Dalam catatan Pemerintah Kabupaten Poso, setidaknya terjadi 10 – 15 kasus kekerasan setiap harinya. Para pelaku kekerasan yang tercatat antaralain para pejabat publik, militer dan polisi. Juga aparat pemerintah dan masyarakat.

Dalam catatan para aktivis perempuan Poso ketika konflik hingga pasca konflik, terjadi 3.600 kasus pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kasus-kasus ini tidak pernah diselesaikan secara hukum dan menimbulkan efek jera, sebaliknya para korban selain harus menanggung beban ekonomi dan sosial, juga harus menanggung hukuman denda adat, bahkan dikucilkan di dalam masyarakat.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Poso sudah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat juga P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Namun belum adanya petunjuk pelaksanaan peraturan hingga hari ini, ini yang mengakibatkan tidak tersedianya anggaran khusus dari pemerintah dalam pelaksanaannya.

Persoalan lain, penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Poso, juga seringkali hanya diselesaikan secara adat. Adat Pamona, adalah adat yang sering digunakan dalam penyelesaiaan kasus kekerasan, dan kasus lainnya. Namun, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan perspektif adat masih sangat tidak adil gender. Penyebabnya antaralain pertama, penyelesaiannya berpusat pada sistem denda. Setiap kasus kekerasan dinilai berat tidaknya kasusnya untuk diberikan sejumlah denda tertentu. Jumlah denda yang diberikan sangat tergantung pada penilaian tokoh adat yang terlibat, karenanya kasus kekerasan ditentukan secara subyektif tergantung kepentingan politik dan ekonomi tokoh adatnya. Kedua, para tokoh adat yang mengambil keputusan dalam denda kasus kekerasan umumnya tidak berperspektif gender. Dalam pemberian denda seringkali yang dikenai denda bukan hanya pelaku, namun juga korban.

Dana Hibah Pundi Perempuan

Pada tahun 2018 lalu, Institut Mosintuwu menerima dana hibah Pundi Perempuan dari Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa). Hibah sebesar Rp. 20 juta ini diperuntukkan bagi komunitas/ lembaga atau women’s crisis center yang selama ini mendampingi para perempuan korban kekerasan.

Dana hibah Pundi Perempuan kemudian digunakan untuk mendukung pengorganisiran dan penguatan tim RPPA Mosintuwu melalui 3 seri workshop dan kunjungan kepada tim RPPA Mosintuwu yang sedang mendampingi kasus kekerasan di desa-desa.

Pundi Perempuan juga memberikan dukungan ketika RPPA Mosintuwu mendampingi korban dan mengisi acara Berkas Acara Perkara (BAP). Mereka memberikan masukan kepada polisi agar ketika polisi memberikan pertanyaan kepada korban, polisi tidak menyudutkan korban. Pada saat itu, tim RPPA berhasil menegosiasikan kasus kekerasan seksual untuk tidak diurus secara adat tapi dibawa ke pengadilan.

Hibah dana Pundi Perempuan juga ikut membantu mendampingi proses hukum di kepolisian dan pengadilan serta pendampingan psikologi anak. Pengaduan kasus terdapat 6 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 4 kasus kekerasan seksual, dan 3 kasus perkosaan terhadap anak. Juga pendampingan psikologi anak berupa 3 kasus perkosaan yang menyebabkan kehamilan anak.

Tim RPPA Mosintuwu, Evi Tampakatu, mengikuti training pendampingan kelompok rentan yang diadakan oleh Sejenak Hening selama 3 hari , yaitu tanggal 1 Agustus - 3 Agustus dan 12 - 13 September 2018. Training ini diikuti oleh 40 orang, 4 laki-laki dan 36 perempuan. Pundi Perempuan kemudian membiayai kebutuhan pembiayaan transportasi, akomodasi dan pendaftaran peserta.

Perubahan yang Terjadi

Secara umum dana hibah ini telah memperkuat metode dan mekanisme pendampingan korban kekerasan yang dikembangkan oleh RPPA Mosintuwu, memperkuat solidaritas antara tim RPPA Mosintuwu yang mendampingi korban dan membangun kepercayaan diri antar tim RPPA Mosintuwu dalam mendampingi korban. Secara eksternal, dana hibah ini juga memberikan perubahan. Perubahannya antaralain menempatkan Institut Mosintuwu sebagai organisasi yang dipercaya oleh masyarakat untuk mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga mempermudah dan mempercepat lobi Institut Mosintuwu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Kepolisian untuk memperkuat isu perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Poso. Salah satu hasil lainnya, Polres Poso dan Mosintuwu melakukan penandatanganan kerjasama atau MOU penanganan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. MOU ini disebarkan kepada seluruh Polsek se-Kabupaten Poso untuk mendukung upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang adil gender.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)