Memaknai Stigma dan Ingatan Masa Lalu dalam Festival 45-45

Dalam catatan sejarah hak asasi manusia di Indonesia, tak hanya para Lansia korban yang mendapatkan stigma, stigma juga disematkan pada para perempuan. Perempuan sangat sering dijadikan tumbal dalam peristiwa. Ini menjadi bagian dari sejarah tragedi yang menimpa perempuan suatu bangsa.

Dalam peristiwa 1965-66 misalnya, stigma diberikan pada para perempuan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) sebagai perempuan yang suka menyiksa para jenderal. Ketika Jepang masuk di tahun 1942, para perempuan Indonesia dijadikan jugun ianfu, mereka menjadi obyek perbudakan seksual.

Peristiwa berturut setelah itu yaitu perempuan Tionghoa yang menjadi korban kekerasan seksual pada Mei 1998. Peraturan Daerah (Perda) diskriminatif di Indonesia yang jumlahnya hampir 400 juga menunjukkan tingginya pengendalian peraturan atas terhadap tubuh perempuan.

Dan kini pada saat perempuan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, ada perlawanan kuat dari kelompok yang mengatasnamakan agama agar RUU ini gagal menjadi undang-undang. Padahal RUU ini diperjuangkan agar perempuan korban kekerasan seksual mempunyai hak untuk menuntaskan kekerasan seksual yang dialaminya

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin mengatakan dalam diskusi bertajuk anak muda bicara tentang kekerasan seksual dan politik dalam Festival 45-45 di Gedung Cipta Niaga, 31 Agustus 2019. Festival 45-45 diadakan oleh Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), bersama Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) dan Program Peduli.

Mariana menyatakan bahwa serangkaian tragedi ini telah menunjukkan bahwa perempuan selalu ditempatkan sebagai obyek untuk menunjukkan sebuah penaklukan.

"Inilah yang selalu dilakukan musuh, menjadikan perempuan sebagai alat untuk melemahkan."

Yang terjadi kemudian adalah stigma yang melekat untuk perempuan, juga diskriminasi yang terus terjadi. Pratiwi Febry dari LBH Jakarta bercerita bahwa stigma yang melekat ini kemudian yang ia pelajari lewat pelajaran-pelajaran di sekolah ketika ia kecil. Ia banyak mendapatkan cerita tentang perempuan Gerwani yang kejam. Cerita ini direproduksi hingga kini.

Maka, Nisrina dari Pamflet yang juga hadir sebagai pembicara tak pernah merasa heran jika banyak anak muda yang kemudian menelan ini sebagai kebenaran dari sebuah sejarah. Festival 45-45 menjadi sangat penting untuk menunjukkan gelombang tragedi obyektivikasi perempuan.

"Foto-foto yang ditampilkan dalam pameran foto di Festival 45-45 ini sangat baik untuk menunjukkan kekerasan dan stigma yang terjadi pada korban yang harus dipelajari anak muda. Gedung tua di kota tua yang digunakan untuk tempat pelaksanaan festival bisa memberikan kenyataan sejarah tentang peristiwa yang dulu pernah terjadi," kata Mariana Amiruddin.

Stigma yang lain juga sering sekali ditujukan pada para Lansi korban. Bahkan Pak Hasto Atmojo sering ditanya, mengapa lembaga yang dipimpinnya memberikan kompensasi terhadap para anggota Partai Komunis Indonesia (PKI)?

Pertanyaan ini sangat sering ditanyakan padanya.

Ia lalu menjawab bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dimana pak Hasto Atmojo menjadi ketuanya tidak memberikan kompensansi. Namun LPSK memberikan bantuan kepada korban termasuk para korban 65 karena itu sesuai dengan Undang-Undang 31/ 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

"Stigma yang terjadi pada korban 65 ini sangat besar, dari dulu hingga kini. Jadi Komnas HAM tugasnya melakukan penyelidikan, lalu LPSK melakukan intervensi bantuan pada korban."

Hasto Atmojo mengatakan hal ini pada acara seminar publik di Festival 45-45 di Gedung Cipta Niaga di kawasan kota tua, 30 Agustus 2019. Festival 45-45 diselenggarakan oleh Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) dan Program Peduli di Kawasan Kota Tua Jakarta pada 29-31 Agustus 2019 lalu.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik memaparkan bahwa selama ini Komnas HAM mempunyai mandat untuk memberikan surat keterangan pada korban serta mendorong Pemda agar memberikan hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) pada korban.

"Untuk Pemda, Komnas HAM mendorong adanya APBD yang berpihak pada korban, korban diberikan akses kesehatan dan psikosial."

Melalui Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM berat (SKKPHAM)Komnas HAM dan LPSK memberikan akses bagi korban.

Didik Dyah adalah pendamping korban 65 dari Sekber 65 Solo. Di dalam forum tersebut ia meminta Komnas HAM untuk memberikan SKKPHAM untuk para korban di Solo yang selama 2 tahun ini belum banyak diberikan. Didik Dyah menyatakan bahwa pemberian SKKPHAM tidak hanya sekedar memberikan akses kesehatan, namun yang lebih penting lagi adalah memberikan pengakuan pada korban. Korban kemudian mendapatkan penerimaan sosial di tengah masyarakat.

Wahyudi Djafar, wakil direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Ia menyatakan pentingnya memberikan hak ekosob bagi korban. Hal ini memang bisa dipenuhi jika ada komitmen dari pemerintah daerah, ada sumber daya dari daerah serta dukungan untuk rekonsiliasi.

"Dukungan rekonsiliasi ini bisa berupa praktek-praktek budaya dan seni yang mendukung korban, memorialisasi, dll."

Lilik HS adalah koordinator program Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) yang selama 5 tahun ini melaksanakan program Peduli untuk perjuangan hak Ekosob bagi korban. IKa bersama Peduli dan organisasi HAM di 7 wilayah selama ini bekerja membantu dalam membuka akses untuk korban.

Ada pak Sanusi, salah satu penyintas 65 yang hadir dalam forum. Pak Sanusi selama ini mendapat akses hak Ekosob dari perjuangannya, juga Ignatius Nasi, Maria Sanu korban- korban lain yang tersebar di 7 wilayah Indonesia dalam program Peduli seperti di Palu, Lampung Timur, Yogyakarta, Aceh, Solo, Nusa Tenggara Timur, Jakarta.

Dalam acara ini juga dilakukan peluncuran buku yang berisi foto dan narasi kehidupan penyintas berjudul "Para Pembuka Jalan." Buku ini ditulis Lilik HS dan fotografer Adrian Mulya, Sigit D.Pratama, Ramjaneo Chery Pasopati dan Agoes Rudianto yang diterbitkan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Program Peduli
Festival 45-45 juga didukung oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan dan sejumlah lembaga hak asasi manusia seperti IKOHI, INFID, Elsam, Kontras, Amnesty Internasional, Pamflet, Kemudi, Lakpesdam, Pamflet, LBH APIK dan LBH Jakarta.