Para Pembuka Jalan, Sebuah buku foto yang mengisahkan cerita dibalik masa lalu yang diakui oleh masa kini

"Para Pembuka Jalan", sebuah buku foto bergenre non fiksi yang mengisahkan perjalanan korban pelanggaran berat HAM pada masa lalu. Diterbitkan oleh Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan didukung oleh The Asia Foundation melalui Program Peduli. Buku dengan tebal 106 halaman ini terbit pada bulan Agustus 2019 berisi foto dan narasi yang dituliskan oleh Lilik HS.

Buku foto ini bercerita tentang potret nyata kehidupan korban/penyintas pada masa kini serta perjalanan mereka mencari jalan untuk ruang-ruang pemulihan bersama komunitas korban, pendamping dan masyarakat sipil.
Di bagian pertama, foto-foto yang ditampilkan berpusat pada gambar beberapa pasang suami istri. Apa yang istimewa dari situasi itu? Pasangan suami istri tersebut, ternyata adalah bagian dari ribuan pasangan suami istri yang pada sekitar tahun 1976 hingga berakhir dengan perjanjian damai 15 Agustus 2015 menjadi korban konflik di Aceh. Pada masa itu, pernikahan banyak dilakukan secara siri karena konflik mengakibatkan pelayanan negara kepada rakyat tidak berjalan baik, terutama bagi pasangan yang berada di pedalaman. Akibatnya pasangan-pasangan tersebut tidak mendapatkan akta nikah, dan ini berarti mereka dan keturunannya tidak akan pernah dapat mengakses layanan dari pemerintah.* “Dulu tidak tenang, tidak diakui negara” *ujar Hasan Ajad dan Halimah, pasangan suami istri yang merupakan salah satu penyintas.

Di bagian kedua, foto bercerita tentang dendam dan keburaman masa lalu yang telah menumpuk selama bertahun-tahun akhirnya menemui titik terang untuk berdamai dengan diri sendiri dan komunitasnya. Hal ini dicapai lewat sebuah upacara adat di tingkat desa, yang menjadi pijakan-pijakan kecil untuk membuka ruang-ruang pengakuan dan dialog antara pelaku dan korban atas peristiwa yang terjadi 54 tahun yang lalu.

Tidak hanya korban yang diliputi bayangan suram, keluarga pelakupun juga memiliki bayangan kelam, merasa bersalah dan memiliki beban sosial atas penjagalan yang dilakukan keluarga terhadap korban. Melalui upacara adat, saat ini mereka mulai kembali menata hidupnya dengan lebih damai tanpa beban masa lalu.

Buku ini juga menjelaskan bagaimana negara memberi perhatian kepada korban pelanggaran HAM masa lalu melalui pemberian buku hijau yang berjudul “Buku Kendali Layanan Bantuan Medis dan Psikologis Pasien LPSK” yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setelah korban mendapat Sukket (surat keterangan korban) dari Komnas HAM. Buku ini memungkinkan para korban mendapatkan pengobatan gratis dan memperoleh pendampingan ketika mengakses layanan kesehatan.

“Ini lho, saya bisa berobat gratis. Yang membayar negara” Wahyono (76) memamerkan Surat Keterangan Korban dari Komnas HAM kepada pelanggan satenya. Ia membuka warung di depan rumah, dengan surat itu ia bisa mendapatkan fasilitas berobat gratis. Persendian di kaki hasil siksaan di masa lalu dirontgen dan diterapi sinar. Sekarang nyeri di kaki tidak lagi menyerangnya setiap hari. Tahun 1965 ia adalah PNS di kantor Balaikota Solo, lalu ditangkap dengan tuduhan ikut organisasi terlarang.

Pada bab selanjutnya, dikisahkan tenun yang menjadi mata pencaharian para perempuan di wilayah Sigi, di mana ketika para laki-laki ditangkap dan dipenjara tenunlah sebagai penyangga hidup. Sebagai upaya pengorganisasian korban/penyintas, Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah mengajak keluarga mereka untuk kembali menenun, karena tenun adalah bagian dari diri mereka.

Banyak foto menarik di dalam buku ini yang berupaya mengangkat optimisme dari upaya-upaya merintis pemenuhan hak ekonomi sosial budaya korban dan penyintas pelanggaran berat HAM masa lalu. Upaya yang dilandasi kerja keras untuk mencegah keberulangan dan menjaga kemanusiaan bangsa Indonesia.