Pada 15 Oktober 2024, diskusi FAJAR #7 yang diselenggarakan oleh Indonesia untuk Kemanusiaan
(IKa) mengupas isu krusial tentang dinamika hubungan antara donor dan Organisasi Masyarakat Sipil
(OMS) di Indonesia. Mengusung tema “Mengidentifikasi Ketimpangan dalam Pemberian Dana
Bantuan: Membangun Pemahaman atas Relasi Kuasa antara Donor dan OMS,” acara ini menjadi
wadah bagi OMS untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan memikirkan pola-pola pengelolaan
bantuan donor internasional yang sering kali sarat ketimpangan relasi kuasa.
Forum Belajar Sumber Daya Baru (FAJAR) merupakan inisiatif IKa yang berfokus pada
pengembangan sumber daya yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Didukung oleh Peace Direct,
FAJAR#7 dirancang untuk menciptakan ruang diskusi reflektif yang mendorong pengelolaan bantuan
yang lebih berorientasi pada kebutuhan lokal. Sita Supomo, Direktur Eksekutif IKa, membuka diskusi
dengan menggambarkan tantangan besar yang dihadapi OMS terkait pelaporan, administrasi, dan
persyaratan donor yang banyak menjadi keluhan OMS.
Dari Pasif ke Aktif: Membangun Kemitraan Setara dengan Masyarakat Adat
Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengangkat isu
ketimpangan akses masyarakat adat terhadap dana bantuan, terutama dana iklim, yang sering kali
tidak sampai ke tangan komunitas lokal di akar rumput. Meski masyarakat adat bertanggung jawab
menjaga sekitar 80% ekosistem terbaik dunia, mereka hanya menerima 1% dari dana iklim yang
seharusnya mendukung upaya pelestarian tersebut. Rukka menyoroti bahwa prosedur donor yang
rumit dan syarat ketat sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat adat untuk memanfaatkan
dana secara maksimal. Ketentuan-ketentuan ini, yang cenderung tidak relevan dengan realitas di
lapangan, membuat masyarakat adat berada dalam posisi subordinat, seolah hanya sebagai
penerima pasif tanpa kendali atas alokasi dana yang ditujukan bagi mereka.
Dengan basis pengalaman AMAN tersebut, Rukka menekankan pentingnya mengubah pendekatan
bantuan agar relasi antara donor dan masyarakat adat dapat berdiri di atas prinsip kesetaraan dan
saling percaya. Ia menyerukan kemitraan yang didasarkan pada kepercayaan, di mana masyarakat
adat dilihat sebagai mitra aktif dengan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan global.
Pendekatan baru ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih besar bagi masyarakat adat,
memungkinkan mereka mengelola dana sesuai kebutuhan lokal tanpa kendala administratif yang
berlebihan, dan memperkuat dampak perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.
Tantangan Praktik Donor bagi OMS
Dalam diskusi ini, sejumlah tantangan yang kerap dihadapi OMS dalam pengelolaan dana bantuan
mengemuka. OMS sering kali harus berhadapan dengan kebijakan donor yang terlalu kaku dan
administrasi yang memberatkan, mengurangi kemampuan mereka untuk menyesuaikan program
sesuai kebutuhan lokal. Beberapa contoh tantangan utama ini mencakup:
- Tuntutan Pelaporan yang Kompleks dan Berbelit – Banyak donor internasional menetapkan
standar pelaporan yang sangat detail dan administrasi yang rumit, mengalihkan fokus OMS
dari program utama ke pekerjaan administratif. - Fleksibilitas Anggaran yang Rendah – OMS sering kali tidak diperbolehkan mengalihkan
anggaran meskipun kebutuhan di lapangan berubah, menyebabkan kurangnya adaptabilitas
terhadap situasi lokal. - Indikator Keberhasilan yang Tidak Sesuai – Indikator kuantitatif yang ditetapkan donor
mengabaikan dampak nyata jangka panjang, memaksa OMS untuk fokus pada angka
ketimbang perubahan substantif. - Ketergantungan pada Dokumentasi Visual – Persyaratan donor untuk dokumentasi foto atau video kadang menjadi beban tambahan, yang tidak selalu mencerminkan dampak mendalam dari program.
- Relasi Kuasa yang Tidak Setara – Donor sering memandang OMS hanya sebagai penerima
pasif yang harus mematuhi semua aturan tanpa ruang untuk negosiasi. - Durasi Pendanaan yang Singkat – Pendanaan jangka pendek membatasi OMS dalam
menghasilkan dampak jangka panjang, terutama dalam program perubahan sosial. - Persyaratan Due Diligence yang Ketat – Ketatnya persyaratan ini sering kali menghalangi
OMS kecil yang berpotensi besar, karena mereka tidak memiliki kapasitas administratif yang
mencukupi.
Setiap tantangan ini mencerminkan relasi kuasa yang kurang seimbang, dimana OMS sering kali
berada dalam posisi harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh donor, Dimana hal-hal
tersebut yang tidak selalu sejalan dengan kondisi di lapangan.
Menuju Kemitraan Setara: Rekomendasi untuk Memperbaiki Relasi Donor dan OMS
Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam relasi donor dan OMS, diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dan fleksibilitas dalam pengelolaan dana bantuan. Rekomendasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki prosedur dan kebijakan pendanaan, tetapi juga untuk membangun kemitraan yang lebih adil, di mana OMS memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.
- Kemitraan yang Setara: Donor perlu mempercayai OMS dalam mengelola dana dan menghargai pengetahuan lokal, menciptakan relasi yang saling mendukung.
- Penguatan Kapasitas Negosiasi OMS: OMS perlu mengembangkan kapasitas negosiasi agar memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pendanaan.
- Transparansi dan Akuntabilitas yang Inklusif: Perlu adanya mekanisme yang lebih sesuai dengan konteks lokal, memungkinkan OMS menjalankan peran lebih besar.
- Pendanaan Alternatif: Kolaborasi antar OMS dalam penggalangan pendanaan alternatif seperti crowdfunding perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan pada donor internasional.
Acara ini menegaskan kembali pentingnya upaya kolektif dalam membangun kesetaraan antara
donor dan OMS, serta perlunya pendekatan yang lebih berfokus pada kebutuhan dan kondisi lokal
dalam setiap proses pengelolaan dana bantuan (community driven development). Dengan
implementasi rekomendasi ini, diharapkan OMS dapat memainkan peran yang lebih aktif dan
strategis dalam hubungan mereka dengan donor, bukan hanya sebagai penerima pasif.