Indonesia untuk Kemanusian (IKa) mengadakan Workshop Forum Solidaritas Anak Muda untuk Kemanusiaan (FORA) yang diadakan selama 3 hari dimulai dari Senin, Rabu, dan Jumat pada tanggal 18, 20, dan 22 Juli 2022 yang diikuti oleh 10 anak muda di wilayah JABODETABEK dengan tema “Membangun Kepemimpinan Anak Muda dalam Komunitasnya yang Adil dan Inklusif” kegiatan ini didukung oleh Asian Community Trust Jepang.
Pada hari pertama workshop ini membahas tentang HAM dan Demokrasi yang dibawakan oleh Abdul Waidl oleh @infid_id , serta Gender dan Inklusi Sosial yang dibawakan oleh Fentia Budiman dari @suluh_perempuan. Masing-masing dari anak muda berefleksi terkait situasi HAM dan Demokrasi di Indonesia dan memahami GEDSI dalam beragam isu seperti keragaman gender, pendidikan, disabilitas, dan politik perempuan.
Hari ke 2 membahas tentang Analisa Sosial yang dibawakan oleh Siti Rubaidah dari Suluh Perempuan, Pengelolaan, Pembuatan Konten, dan Kampanye Digital yang dibawakan oleh Osi Naya Fia dari Indonesia untuk Kemanusiaan, serta Strategi Penulisan Copywriting oleh Meiska Irena dari Indonesia untuk Kemanusiaan. Para peserta ini belajar tentang bagaimana menganalisa kondisi sosial di lingkungannya dan solusi apa yang bisa dilakukan, serta melihat potensi diri dan jaringan untuk melakukan kampanye, dan berlatih ketrampilan dalam menulis microblogging.
Jumat tanggal 22 Juli merupakan hari dimana berakhirnya workshop FORA. Di hari ke tiga ini membahas beberapa hal dari mulai materi hingga kepengurusan anak muda
Pembahasan materi mencakup tentang SDGs yang dibawakan oleh Angelika Fortuna dari @infid_id , serta Penggalangan Dana yang dibawakan oleh Soraya Oktaviani dari Indonesia untuk Kemanusiaan. Suasana semakin menyatu dan hangat, para anak muda relawan semakin kompak dan kritis saat bekerja sama dalam tim. Mereka belajar bagaimana membuat mindmapping dalam melihat suatu isu dan juga mempertimbangkan sumber daya dalam implementasi. Juga belajar bagaimana menggalang dana dan membangun jaringan.
Workshop hari ketiga ditutup dengan pembentukan kepengurusan FORA, serta serah terima sertifikat sebagai bentuk simbolik atas pengurus FORA pertama.
Selamat untuk 3 kandidat terpilih alva maldini sebagai ketua, Tara sebagai sekertaris dan Nadiyah sebagai bendahara. Sukses untuk kerja-kerja sebagai relawan anak muda Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), kami percaya anak muda akan membawa perubahan dalam hal kemanusiaan.
Pandemi mempersulit kerja pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Guna mendalami bagaimana situasi lembaga pengada layanan (women’s crisis center/WCC) dan pendamping di masa pandemi, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) menggelar diskusi kelompok terpimpin (FGD) bertajuk “Update: Resiliensi dan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kerja Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan Disabilitas di Indonesia”. FGD ini juga merupakan kerja sama dengan Komnas Perempuan. Selama dua hari, yakni Senin (23/8) dan Selasa (24/8), sebanyak 17 lembaga pengada layanan yang tersebar di seluruh Indonesia turut berpartisipasi secara daring.
Gambar: penyerahan APD kepada KOMPPAS dari Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)
WCC dan para pendamping besar perannya sebagai garda terdepan dalam membantu perempuan korban kekerasan. Terlebih di masa pandemi ini, kasus kekerasan terhadap perempuan justru mengalami peningkatan. Komnas Perempuan per Juni 2021 menerima 2.595 kasus. Angka kasus dalam satu semester ini lebih banyak daripada angka kasus selama satu tahun pada 2020, yakni 2.389 kasus. Mengkhawatirkannya lagi, angka ini berpotensi terus bertambah sampai penghujung tahun 2021.
Meningkatnya angka kekerasan yang menimpa perempuan menunjukkan bertambah banyaknya tugas pendamping, sementara fasilitas dan jumlah pendamping yang terbatas. Tidak dapat ditunda lagi, kesejahteraan dan kesehatan pendamping di masa pandemi harus menjadi perhatian bersama. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Veryanto Sitohang.
“Karena mandat Komnas Perempuan tidak bisa mendampingi kasus secara langsung, maka harapan kami, pengada layanan adalah lembaga di garda terdepan untuk mendampingi perempuan korban kekerasan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Karena itu, kemudian kita berharap kita bisa bersinergi. Diawali dengan memastikan bahwa teman-teman bisa merawat kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesentosaan dalam melakukan upaya-upaya pendampingan,” ujarnya saat pembukaan.
Temuan FGD menunjukkan beberapa pendamping masih melakukan kerja pendampingan secara langsung. Ini artinya pendamping harus mengunjungi tempat-tempat seperti kepolisian, pengadilan negeri dan/atau agama, hingga rumah sakit untuk menemani korban. Mobilitas pendampingan secara langsung membuat risiko pendamping dan korban terpapar Covid-19 menjadi meningkat.
Gambar: penyerahan APD kepada KOMPPAS dari Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)
Ada beberapa pertimbangan yang membuat WCC dan pendamping memutuskan untuk tetap memberikan pendampingan secara langsung. Di antaranya adalah korban yang merasa lebih aman jika diberikan pendampingan secara langsung. Pendamping yang hadir pun menilai hasil dari pendampingan secara daring kurang optimal. Selain itu, para pendamping mengutarakan jika kasus yang banyak mereka terima adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dampaknya, korban jadi sulit mengakses alat komunikasi untuk meminta bantuan pendamping saat berada di bawah atap yang sama dengan pelaku. Tak ketinggalan juga karena belum meratanya literasi digital dan penetrasi internet di banyak daerah di Indonesia.
Pada titik tertentu di masa pandemi ini, ada juga beberapa WCC yang terpaksa menghentikan pelayanannya. Ini terjadi lantaran para pendamping yang terpapar Covid-19. Tantangan yang pendamping hadapi bertambah karena WCC harus menambah pengeluaran sumber daya untuk memenuhi kebutuhan isolasi mandiri (isoman) para pendamping, seperti masker, disinfektan, suplemen, dan tes PCR. WCC yang kekurangan sumber daya untuk menyuplai kebutuhan isoman harus mengandalkan bantuan dari jaringan WCC dan donasi.
WCC yang masih melakukan pendampingan secara langsung juga harus melengkapi pendamping dengan Alat Pelindung Diri (APD). Langkah perlindungan pendamping ini tentunya mengharuskan pengeluaran lebih oleh WCC. Tantangan pengeluaran ini tak hanya dirasakan oleh WCC, tetapi juga korban. Sejak pandemi melanda, korban yang ingin mengakses rumah aman wajib melampirkan tes negatif Covid-19. Walaupun regulasi tersebut adalah langkah untuk saling melindung, tetapi kita tahu bahwa harga tes antigen, PCR, dan swab tidaklah murah. Ini kian merisaukan manakala kita mendengar bahwa kebanyakan korban berasal dari warga kurang mampu.
Lantas, upaya apa yang bisa dilakukan untuk meringankan kerja pendampingan selama masa pandemi? IKa bersama Komnas Perempuan dan pendamping di FGD turut mendiskusikan solusi dari tantangan yang dihadapi. Mengingat pengeluaran dana yang berlipat ganda menjadi salah satu kekhawatiran di masa pandemi, maka aspirasi para pendamping adalah pemerintah daerah dan lokal menyiapkan anggaran dengan nominal yang layak. Ketersediaan sumber daya ini bisa meningkatkan kinerja pendampingan karena fokus WCC tak lagi pecah ke cabang finansial. Performa negara sebagai duty bearer di masa pandemi mendapat ponten merah dari para pendamping dalam hal pemberian dukungan untuk kerja WCC.
Bantuan yang disalurkan kepada WCC dan pendamping tentu tak hanya berupa dana. Memberi akses fasilitas kesehatan, seperti pengobatan dan vaksin Covid-19 pun merupakan bantuan yang bisa meringankan beban pendamping. Pandemi ini menuntut WCC untuk terampil dalam mengumpulkan sumber daya. Karenanya, upaya konkret seperti pelatihan penyusunan proposal bisa berguna bagi WCC yang ingin menjangkau calon donor. Melatih WCC untuk menyusun strategi advokasi kekerasan terhadap perempuan juga investasi yang memiliki dampak hingga masyarakat awam. Semakin banyak orang yang tahu dengan isu perempuan, semakin besar juga peluang menarik lebih banyak dukungan.
Temuan FGD ini akan menjadi bahan untuk memetakan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Salah satunya adalah pembuatan kertas posisi untuk lebih efektif dalam memetakan dan mengidentifikasi masalah para pendamping, sehingga mempermudah pencarian solusi.
Sementara ini, WCC diarahkan untuk mengakses sumber daya yang bisa digunakan untuk kebutuhan operasional, pemulihan, hingga pemberdayaan korban melalui sejumlah kanal. Di antaranya adalah Baznas, Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas Sosial, instansi keagamaan, hingga perguruan tinggi. Membantu kerja pendampingan bagi perempuan korban kekerasan memang membutuhkan sinergi banyak pihak.
IKa dan Komnas Perempuan juga saat ini tengah mengadakan penggalangan dana untuk membantu penuhi kebutuhan para pendamping yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk komitmen IKa dan Komnas Perempuan dalam mendukung hak kesehatan pendamping. Sampai saat ini IKa melalui Kolaborasi pundi perempuan dan pundi insani telah mengumpulkan donasi senilai Rp. 21.677.525 juta rupiah dari hasil solidaritas publik. Hasil penggalangan ini telah diberikan pada 18 Pendamping di berbagai WCC untuk mendapatkan diantaranya kebutuhan akan tes SWAB PCR, obat-obatan, dan kebutuhan esensial lain yang sulit didapatkan aksesnya saat ini. IKa akan terus membuka penggalangan dana ini untuk merespon kebutuhan rekan pendamping di lapangan.
Sahabat juga bisa berkontribusi untuk meringankan beban pendamping dengan transfer melalui link berikut:
Seperti belahan Nusa Tenggara Timur lainnya, geografi Pulau Lembata yang dikelilingi lima gunung berapi dan lautan menjadi permata yang tersembunyi dari provinsi tersebut. Keindahannya memikat hati, tidak hanya perhatian lokal, melainkan juga nasional hingga internasional. Namun pada saat ini, keindahan tersebut telah tersapu bersih oleh bencana banjir yang berlangsung pada 4 April 2021. Banjir tersebut disebut sebagai bencana terbesar yang terjadi dalam 10 tahun terakhir di NTT. Mulanya, terjadi hujan yang sangat deras bahkan cukup kuat untuk mendorong bebatuan dari gunung turun ke kaki gunung dan dataran rendah. Sehingga, melindas rumah-rumah warga yang ada. Pada saat bersamaan, air laut naik ke daratan sehingga memperparah keadaan yang sudah sulit.
6 dari 9 kecamatan di Pulau Lembata, terkena dampak hebat dari bencana ini. Dari 6 kecamatan tersebut, Ile Ape Timur merupakan kecamatan yang terdampak parah dalam bencana banjir ini. Bencana erupsi yang dimulai sejak bulan November tahun lalu, masih berlangsung hingga sekarang. Walaupun bencana tersebut berskala kecil, tidak memungkiri banyak kerugian yang ditimbulkannya misalnya kehilangan sekolah, rumah yang memperparah situasi pendidikan ataupun ekonomi yang sudah parah di daerah tersebut.
Salah satu dari banyak korban yang terdampak adalah Mama Rensa. Ibu ini merupakan salah satu dari penduduk Kecamatan Ile Ape Timur yang melihat dan merasakan horornya bencana ini secara langsung. Banjir tersebut berlangsung di malam hari tepat setelah dua hujan besar terjadi. Pada saat itu, Mama Rensa sedang berada di rumah bersama suami dan anaknya. Sehingga ketika banjir berlangsung, Mama Rensa sudah sempat mengemas barang-barangnya untuk mengungsi di rumah yang bertempat di dataran lebih tinggi. Tetapi, ketika hendak keluar dari rumah, banjir sudah tinggi, dan Mama Rensa pada akhirnya terpaksa mencari tempat mengungsi di daerah sekitar rumahnya. Dalam perjalanan menuju ke tempat pengungsian, banyak pula tantangan yang dihadapi. Mama Rensa merasakan tertimpa bebatuan dan banyak tantangan lain yang dihadapi.
Posko-posko yang ada terbagi menjadi posko umum dan posko mandiri. Posko umum pada umumnya memiliki fasilitas penunjang yang lengkap, seperti listrik, air, pangan yang cukup, pakaian pun begitu. Tidak hanya itu, posko umum juga seringkali dilengkapi tenaga kesehatan dan pendamping psikososial yang siap memberikan pelayanannya. Namun, keadaan berkata sebaliknya di posko mandiri seperti yang Mama Rensa tempati. Posko mandiri terbagi atas posko di perkotaan, rumah warga dan juga perkebunan. Pada saat ini, Mama Rensa berada pada posko mandiri di rumah warga yang konon keadaannya masih lebih baik. Tetapi untuk posko yang didirikan di perkebunan masyarakat kondisinya masih sangat terbatas fasilitas yang memadai untuk ditempati. Kebanyakan dari pengungsi di posko mandiri memilih untuk menetap karena adanya keinginan untuk tetap bersama keluarga yang baru saja meninggalkan mereka. Meskipun kebutuhan dasar seperti listrik harus diperoleh dari desa terdekat, dan mereka harus berjalan kaki cukup jauh untuk menjemput bantuan-bantuan yang ada. Dalam hal kesehatan, para tenaga Kesehatan bersedia untuk menghampiri para korban yang tinggal di posko mandiri namun ketersediaannya juga sangat terbatas.
Banyak kerugian mulai dari rumah-rumah yang terbawa hanyut, kerusakan rumah, sekolah, posyandu, infrastruktur, ditambah pula dengan kematian para korban. Hingga kini, terdapat sebanyak 60 korban yang meninggal dan 20 korban yang masih dalam tahap pencarian. Terlepas dari pilunya keadaan, Pemerintah Daerah masih saja tidak sigap dalam menangani bencana mulai dari keterlambatannya yang membuat perannya tergantikan oleh para aktivis organisasi kemasyarakatan, hingga keputusannya dinilai terlalu terburu-buru untuk menghentikan pencarian para korban yang masih belum ditemukan. Alasannya karena masih ada daerah yang sulit dijangkau. Sebelum bencana ini saja, infrastruktur jalan di Lembata sudah berada dalam keadaan yang tidak mendukung dan terjadinya bencana ini hanya memperparah keadaan tersebut.
Hampir tidak ada yang tertinggal dari Ile Ape Timur. Dan menyadari hal ini, Mama Rensa, sangat pesimis untuk balik dan menetap di Ile Ape Timur. Keperihan ini tidak hanya dirasakan oleh penduduk Lembata tetapi juga masyarakat lain di penjuru Indonesia. Banyak bantuan yang tiba untuk membantu Lembata berdiri Kembali. Para tokoh publik hingga Presiden Republik Indonesia, menghampiri daerah terdampak untuk memberikan dukungan mereka. Bersama dengan para aktivis lokal, tenaga Kesehatan, Lembata menjadi dapat bangkit Kembali.
Salah satunya yang mengambil peran penting itu juga adalah Ibu Maria Loka, seorang aktivis asal Lembata yang memimpin organisasi LSM Permata yang bergerak di bidang pendampingan untuk korban kekerasan perempuan di Lembata. Selain bertanggung jawab menangani krisis-krisis kekerasan perempuan yang kerap terjadi bahkan di tengah bencana, Ibu Maria Loka juga menjadi relawan dalam Bencana Banjir Lembata ini. Beliau beserta teman-teman relawan lainnya, bekerja membantu proses pendampingan psikososial bagi anak-anak ataupun korban bencana banjir tersebut yang masih sangat jarang di Lembata. Pada akhirnya, bantuan-bantuan yang diberikan tidak hanya membantu Lembata dan para penduduknya tetapi juga merekatkan Lembata sendiri. Lembata sangat membutuhkan pelita-pelita seperti Ibu Maria Loka. Tetaplah terus ada pelita di Lembata yang menambah sepercik harapan dan motivasi agar terlepas dari kesedihan.
