Kategori: Kabar IKa

Jakarta, 16 Mei – Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan meluncurkan meluncurkan Penggalangan Dana Online Pundi Perempuan bagi Perempuan Korban Kekerasan di Tengah Wabah Covid-19 pada Jumat, 5 Juni 2020. Gerakanan ini dilakukan untuk mendukung lembaga pengada-layanan dan women crisis center agar dapat terus bekerja memberikan layanan pendampingan dan pemulihan kepada perempuan korban kekerasan secara optimal

Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai keynote speaker menjelaskan bahwa Penggalangan dana online ini merupakan momentum yang tepat dalam upaya meningkatkan dukungan kepada lembaga pengada di tengah pandemi.

“Penggalangan dana online ini merupakan momentum yang tepat dalam upaya meningkatkan dukungan kepada lembaga pengada layanan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul dalam melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan akibat situasi pandemi.” Sebut Latifah.

Selain itu, peluncuran gerakan ini juga dilanjutkan dengan talkshow bertema “Kita di Sini Bersama. Mari Saling Melindungi” dengan pembicara: Cinta Laura Khiel (Duta Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak KPPA RI), Theresia Iswarini (Komisioner Komnas Perempuan), Lilik H.S. (Pundi Perempuan Indonesia untuk Kemanusiaan) dengan moderator Ayu Kartika Dewi (Staff Khusus Presiden RI)

Theresia Iswarini, menjelaskan bahwa berdasarkan survei onine yang dibuat oleh Komnas Perempuan, selama masa pandemi Covid-19 dan dikeluarkannya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) meningkat cukup pesat.

“Selama masa Pandemi dan PSBB, keinginan korban untuk keluar dari rumah untuk mengindari kekerasan berkurang. Karena korban akan memprioritaskan banyak hal. Mereka akan prioritaskan untuk tinggal di rumah, untuk makan, pakaian, dan pulsa anak untuk belajar online.” Ucap Iswarini.

Keengganan untuk melaporkan kasus ini akhirnya berdampak pada organisasi pengada layanan yang menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa kasus-kasus yang tadinya tidak terdengar di banyak tempat kemudian dapat diterima oleh mereka. Baik secara online atau offline.

Tantangan pengada layanan adalah penyesuaian biaya operasional selama COVID 19. Biaya komunikasi meningkat, karena adanya perubahan layanan dari offline menjadi online. Mereka harus menyesuaikan anggarannya, ada yang punya ada juga yang tidak punya anggaran.

“Sehingga yang harus diketahui oleh publik adalah kepedulian terhadap pengada layanan, penting untuk ditingkatkan. Sebagai garda terdepan, kalau mereka tidak punya alat dukung, biaya komunikasi atau gadget, internet lancar, supaya mereka tetap bisa menerima pengaduan dan bisa menolong korban.” Tutup Iswarini.

“Merespon kondisi ini, Pundi Perempuan hadir untuk memberi dukungan bagi organisasi pengada layanan dan woman crisis center yang sifatnya adalah pemberdayaan, bukan sekedar charity. Pundi Perempuan berupaya membangun pemahaman pentingnya keberadaan women crisis center atau lembaga pengada layanan, karena seiring tingginya angka kekerasan yang terus menerus meningkat.” Ucap Lilik HS.

Menurut Lilik, upaya ini tentu tidak akan berhasil tanpa keterlibatan banyak pihak. Kasus kekerasan terhadap perempuan masalah besar bangsa ini, masalah besar dunia ini. Perempuan adalah masa depan peradaban. Perempuan harus mendapat keadilan sebaik-baiknya sebagai warga negara Indonesia.

Hal ini dipertegas oleh Cinta Laura Khiel yang merupakan Duta Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak KPPA RI. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan banyak pihak akan sangat membantu perempuan korbaan kekerasan.

“Kita bisa membantu perempuan korban kekerasan dengan berdonasi. Lewat donasi kita bisa membantu banyak, karena organisasi-organisasi di Indonesia yang membantu perempuan masih kekurangan dana.” Ucap Cinta.

Selain itu, Cinta juga mengharapkan anak muda untuk sadar bahwa mereka harus speak up, “kalau kita speak up, generasi muda sekarang akan lebih melihat lebih banyak contoh-contoh yang akan membuat orang lain sadar, bahwa kekerasan itu salah. Kalau kita ingin maju kita harus saling respect satu sama lain.” Tutup Cinta. Diskusi ini ditutup dengan kesimpulan dari Ayu Kartika Dewi selaku moderator yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah permasalahan yang sistemik, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan berdonasi untuk korban dan pendamping. Gerakan ini diharapkan bisa lebih luas dan banyak dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat.

Kebijakan untuk menekan penularan COVID-19 secara global masih belum melihat kebutuhan khusus perempuan korban kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di beberapa negara yang meningkat sangat tinggi. Di Indonesia, kebijakan PSBB yang diterapkan dipastikan membuat perempuan semakin rentan mengalami kekerasan. Perempuan sulit untuk keluar dari situasi kekerasan di dalam rumah, mereka tidak dapat lagi leluasa bertemu teman, berbicara dengan konselor pendamping ataupun mencari pertolongan. Ditambah PHK massal dampak dari pandemi Covid-19 membuat banyak perempuan kehilangan sumber ekonomi mereka yang menjadi salah satu kekuatan untuk bernegosiasi dengan pelaku kekerasan.

Beberapa lembaga pengada layanan sejak masa pandemi juga mengalami dan merasakan perubahan ini. Banyak dari lembaga mulai sering menerima pengaduan melalui telepon atau email, hal ini tentu akan berpengaruh pada jumlah pengaduan dan sangat tergantung pada ketersediaan akses komunikasi ataupun dana yang tersedia selama masa pembatasan. Selain itu, penerapan PSBB, membuat lembaga pengada layanan tidak bisa menyediakan pendampingan hukum dan psikososial secara optimal.

Melihat perubahan-perubahan ini, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama Komnas Perempuan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pundi Perempuan “Merespon Dampak Covid 19 Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Bersama Lembaga Pengada Layanan dan Women Crisis Center” dengan keterlibatan 23 peserta dari 19 organisasi pengada layanan secara online.

FGD ini dibuka oleh Maria Anik Tunjung selaku Direktur Eksekutif IKa. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan organisasi pengada layanan dalam merespon Pandemi Covid 19 dan menjadi dasar untuk melakukan fundraising di masa pandemi Covid 19. Sebelumnya, Komnas Perempuan juga telah menyebar angket untuk mengetahui dampak pandemi Covid 19 terhadap pelayanan Lembaga layanan perempuan korban kekerasan. Data ini akan digunakan Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada para pihak dalam mendukung lembaga layanan dalam menjalankan tugasnya.

FGD yang dibagi menjadi 4 sesi ini dimoderatori oleh Christina Yulita selaku Perwakilan Komnas Perempuan. Terdapat berbagai fakta yang ditemukan selama sesi, yaitu: 1) setiap lembaga memaksimalkan layanan hotline, email dan WA untuk menampung pengaduan, 2) hampir semua lembaga pengada layanan melakukan pendampingan secara online, hanya kasus yang urgent saja yang didampingi secara langsung dengan menjalankan protokol kesehatan yang memadai, 3) aduan yang paling sering diterima adalah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan 4) konsultasi yang dilakukan secara daring ternyata tidak bisa berjalan efektif dibanding dengan tatap muka langsung.

FGD ini diakhiri dengan pembahasan mengenai strategi dan kebutuhan lembaga pengada layanan di masa pandemi saat ini. Harapannya, hasil dari FGD ini bisa menjadi landasan untuk bisa mendukung lembaga pengada layanan di masa pandemi dengan lebih tepat sasaran dan kontekstual.