Kategori: Kabar IKa

Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Posted on by admin

Pandemi mempersulit kerja pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Guna mendalami bagaimana situasi lembaga pengada layanan (women’s crisis center/WCC) dan pendamping di masa pandemi, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) menggelar diskusi kelompok terpimpin (FGD) bertajuk “Update: Resiliensi dan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kerja Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan Disabilitas di Indonesia”. FGD ini juga merupakan kerja sama dengan Komnas Perempuan. Selama dua hari, yakni Senin (23/8) dan Selasa (24/8), sebanyak 17 lembaga pengada layanan yang tersebar di seluruh Indonesia turut berpartisipasi secara daring.

Gambar: penyerahan APD kepada KOMPPAS dari Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)

WCC dan para pendamping besar perannya sebagai garda terdepan dalam membantu perempuan korban kekerasan. Terlebih di masa pandemi ini, kasus kekerasan terhadap perempuan justru mengalami peningkatan. Komnas Perempuan per Juni 2021 menerima 2.595 kasus. Angka kasus dalam satu semester ini lebih banyak daripada angka kasus selama satu tahun pada 2020, yakni 2.389 kasus. Mengkhawatirkannya lagi, angka ini berpotensi terus bertambah sampai penghujung tahun 2021. 

Meningkatnya angka kekerasan yang menimpa perempuan menunjukkan bertambah banyaknya tugas pendamping, sementara fasilitas dan jumlah pendamping yang terbatas. Tidak dapat ditunda lagi, kesejahteraan dan kesehatan pendamping di masa pandemi harus menjadi perhatian bersama. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Veryanto Sitohang.

“Karena mandat Komnas Perempuan tidak bisa mendampingi kasus secara langsung, maka harapan kami, pengada layanan adalah lembaga di garda terdepan untuk mendampingi perempuan korban kekerasan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Karena itu, kemudian kita berharap kita bisa bersinergi. Diawali dengan memastikan bahwa teman-teman bisa merawat kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesentosaan dalam melakukan upaya-upaya pendampingan,” ujarnya saat pembukaan.

Temuan FGD menunjukkan beberapa pendamping masih melakukan kerja pendampingan secara langsung. Ini artinya pendamping harus mengunjungi tempat-tempat seperti kepolisian, pengadilan negeri dan/atau agama, hingga rumah sakit untuk menemani korban. Mobilitas pendampingan secara langsung membuat risiko pendamping dan korban terpapar Covid-19 menjadi meningkat. 

Gambar: penyerahan APD kepada KOMPPAS dari Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa)

Ada beberapa pertimbangan yang membuat WCC dan pendamping memutuskan untuk tetap memberikan pendampingan secara langsung. Di antaranya adalah korban yang merasa lebih aman jika diberikan pendampingan secara langsung. Pendamping yang hadir pun menilai hasil dari pendampingan secara daring kurang optimal. Selain itu, para pendamping mengutarakan jika kasus yang banyak mereka terima adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dampaknya, korban jadi sulit mengakses alat komunikasi untuk meminta bantuan pendamping saat berada di bawah atap yang sama dengan pelaku. Tak ketinggalan juga karena belum meratanya literasi digital dan penetrasi internet di banyak daerah di Indonesia.

Pada titik tertentu di masa pandemi ini, ada juga beberapa WCC yang terpaksa menghentikan pelayanannya. Ini terjadi lantaran para pendamping yang terpapar Covid-19. Tantangan yang pendamping hadapi bertambah karena WCC harus menambah pengeluaran sumber daya untuk memenuhi kebutuhan isolasi mandiri (isoman) para pendamping, seperti masker, disinfektan, suplemen, dan tes PCR. WCC yang kekurangan sumber daya untuk menyuplai kebutuhan isoman harus mengandalkan bantuan dari jaringan WCC dan donasi.

WCC yang masih melakukan pendampingan secara langsung juga harus melengkapi pendamping dengan Alat Pelindung Diri (APD). Langkah perlindungan pendamping ini tentunya mengharuskan pengeluaran lebih oleh WCC. Tantangan pengeluaran ini tak hanya dirasakan oleh WCC, tetapi juga korban. Sejak pandemi melanda, korban yang ingin mengakses rumah aman wajib melampirkan tes negatif Covid-19. Walaupun regulasi tersebut adalah langkah untuk saling melindung, tetapi kita tahu bahwa harga tes antigen, PCR, dan swab tidaklah murah. Ini kian merisaukan manakala kita mendengar bahwa kebanyakan korban berasal dari warga kurang mampu. 

Lantas, upaya apa yang bisa dilakukan untuk meringankan kerja pendampingan selama masa pandemi? IKa bersama Komnas Perempuan dan pendamping di FGD turut mendiskusikan solusi dari tantangan yang dihadapi. Mengingat pengeluaran dana yang berlipat ganda menjadi salah satu kekhawatiran di masa pandemi, maka aspirasi para pendamping adalah pemerintah daerah dan lokal menyiapkan anggaran dengan nominal yang layak. Ketersediaan sumber daya ini bisa meningkatkan kinerja pendampingan karena fokus WCC tak lagi pecah ke cabang finansial. Performa negara sebagai duty bearer di masa pandemi mendapat ponten merah dari para pendamping dalam hal pemberian dukungan untuk kerja WCC. 

Bantuan yang disalurkan kepada WCC dan pendamping tentu tak hanya berupa dana. Memberi akses fasilitas kesehatan, seperti pengobatan dan vaksin Covid-19 pun merupakan bantuan yang bisa meringankan beban pendamping. Pandemi ini menuntut WCC untuk terampil dalam mengumpulkan sumber daya. Karenanya, upaya konkret seperti pelatihan penyusunan proposal bisa berguna bagi WCC yang ingin menjangkau calon donor. Melatih WCC untuk menyusun strategi advokasi kekerasan terhadap perempuan juga investasi yang memiliki dampak hingga masyarakat awam. Semakin banyak orang yang tahu dengan isu perempuan, semakin besar juga peluang menarik lebih banyak dukungan. 

Temuan FGD ini akan menjadi bahan untuk memetakan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Salah satunya adalah pembuatan kertas posisi untuk lebih efektif dalam memetakan dan mengidentifikasi masalah para pendamping, sehingga mempermudah pencarian solusi. 

Sementara ini, WCC diarahkan untuk mengakses sumber daya yang bisa digunakan untuk kebutuhan operasional, pemulihan, hingga pemberdayaan korban melalui sejumlah kanal. Di antaranya adalah Baznas, Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas Sosial, instansi keagamaan, hingga perguruan tinggi. Membantu kerja pendampingan bagi perempuan korban kekerasan memang membutuhkan sinergi banyak pihak. 

IKa dan Komnas Perempuan juga saat ini tengah mengadakan penggalangan dana untuk membantu penuhi kebutuhan para pendamping yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk komitmen IKa dan Komnas Perempuan dalam mendukung hak kesehatan pendamping. Sampai saat ini IKa melalui Kolaborasi pundi perempuan dan pundi insani telah mengumpulkan donasi senilai Rp. 21.677.525 juta rupiah dari hasil solidaritas publik. Hasil penggalangan ini telah diberikan pada 18 Pendamping di berbagai WCC untuk mendapatkan diantaranya kebutuhan akan tes SWAB PCR, obat-obatan, dan kebutuhan esensial lain yang sulit didapatkan aksesnya saat ini. IKa akan terus membuka penggalangan dana ini untuk merespon kebutuhan rekan pendamping di lapangan. 

Sahabat juga bisa berkontribusi untuk meringankan beban pendamping  dengan transfer melalui link berikut:

Donasi

Setiap bantuan Sahabat sangat berarti bagi pendamping di masa krisis ini. 

Mari kita terus dukung kesejahteraan WCC dan pendamping sebagai garda terdepan bagi perempuan korban kekerasan di masa pandemi.

LSM Permata Lembata NTT: Menjadi Relawan Bencana Banjir

Posted on by admin

Seperti belahan Nusa Tenggara Timur lainnya, geografi Pulau Lembata yang dikelilingi lima gunung berapi dan lautan menjadi permata yang tersembunyi dari provinsi tersebut. Keindahannya memikat hati, tidak hanya perhatian lokal, melainkan juga nasional hingga internasional. Namun pada saat ini, keindahan tersebut telah tersapu bersih oleh bencana banjir yang berlangsung pada 4 April 2021. Banjir tersebut disebut sebagai bencana terbesar yang terjadi dalam 10 tahun terakhir di NTT. Mulanya, terjadi hujan yang sangat deras bahkan cukup kuat untuk mendorong bebatuan dari gunung turun ke kaki gunung dan dataran rendah. Sehingga, melindas rumah-rumah warga yang ada. Pada saat bersamaan, air laut naik ke daratan sehingga memperparah keadaan yang sudah sulit.

6 dari 9 kecamatan di Pulau Lembata, terkena dampak hebat dari bencana ini. Dari 6 kecamatan tersebut, Ile Ape Timur merupakan kecamatan yang terdampak parah dalam bencana banjir ini. Bencana erupsi yang dimulai sejak bulan November tahun lalu, masih berlangsung hingga sekarang. Walaupun bencana tersebut berskala kecil, tidak memungkiri banyak kerugian yang ditimbulkannya misalnya kehilangan sekolah, rumah yang memperparah situasi pendidikan ataupun ekonomi yang sudah parah di daerah tersebut.

Salah satu dari banyak korban yang terdampak adalah Mama Rensa. Ibu ini merupakan salah satu dari penduduk Kecamatan Ile Ape Timur yang melihat dan merasakan horornya bencana ini secara langsung. Banjir tersebut berlangsung di malam hari tepat setelah dua hujan besar terjadi. Pada saat itu, Mama Rensa sedang berada di rumah bersama suami dan anaknya. Sehingga ketika banjir berlangsung, Mama Rensa sudah sempat mengemas barang-barangnya untuk mengungsi di rumah yang bertempat di dataran lebih tinggi. Tetapi, ketika hendak keluar dari rumah, banjir sudah tinggi, dan Mama Rensa pada akhirnya terpaksa mencari tempat mengungsi di daerah sekitar rumahnya. Dalam perjalanan menuju ke tempat pengungsian, banyak pula tantangan yang dihadapi. Mama Rensa merasakan tertimpa bebatuan dan banyak tantangan lain yang dihadapi.

Posko-posko yang ada terbagi menjadi posko umum dan posko mandiri. Posko umum pada umumnya memiliki fasilitas penunjang yang lengkap, seperti listrik, air, pangan yang cukup, pakaian pun begitu. Tidak hanya itu, posko umum juga seringkali dilengkapi tenaga kesehatan dan pendamping psikososial yang siap memberikan pelayanannya. Namun, keadaan berkata sebaliknya di posko mandiri seperti yang Mama Rensa tempati. Posko mandiri terbagi atas posko di perkotaan, rumah warga dan juga perkebunan. Pada saat ini, Mama Rensa berada pada posko mandiri di rumah warga yang konon keadaannya masih lebih baik. Tetapi untuk posko yang didirikan di perkebunan masyarakat kondisinya masih sangat terbatas fasilitas yang memadai untuk ditempati. Kebanyakan dari pengungsi di posko mandiri memilih untuk menetap karena adanya keinginan untuk tetap bersama keluarga yang baru saja meninggalkan mereka. Meskipun kebutuhan dasar seperti listrik harus diperoleh dari desa terdekat, dan mereka harus berjalan kaki cukup jauh untuk menjemput bantuan-bantuan yang ada. Dalam hal kesehatan, para tenaga Kesehatan bersedia untuk menghampiri para korban yang tinggal di posko mandiri namun ketersediaannya juga sangat terbatas.

Banyak kerugian mulai dari rumah-rumah yang terbawa hanyut, kerusakan rumah, sekolah, posyandu, infrastruktur, ditambah pula dengan kematian para korban. Hingga kini, terdapat sebanyak 60 korban yang meninggal dan 20 korban yang masih dalam tahap pencarian. Terlepas dari pilunya keadaan, Pemerintah Daerah masih saja tidak sigap dalam menangani bencana mulai dari keterlambatannya yang membuat perannya tergantikan oleh para aktivis organisasi kemasyarakatan, hingga keputusannya dinilai terlalu terburu-buru untuk menghentikan pencarian para korban yang masih belum ditemukan. Alasannya karena masih ada daerah yang sulit dijangkau. Sebelum bencana ini saja, infrastruktur jalan di Lembata sudah berada dalam keadaan yang tidak mendukung dan terjadinya bencana ini hanya memperparah keadaan tersebut.

Hampir tidak ada yang tertinggal dari Ile Ape Timur. Dan menyadari hal ini, Mama Rensa, sangat pesimis untuk balik dan menetap di Ile Ape Timur. Keperihan ini tidak hanya dirasakan oleh penduduk Lembata tetapi juga masyarakat lain di penjuru Indonesia. Banyak bantuan yang tiba untuk membantu Lembata berdiri Kembali. Para tokoh publik hingga Presiden Republik Indonesia, menghampiri daerah terdampak untuk memberikan dukungan mereka. Bersama dengan para aktivis lokal, tenaga Kesehatan, Lembata menjadi dapat bangkit Kembali.

Salah satunya yang mengambil peran penting itu juga adalah Ibu Maria Loka, seorang aktivis asal Lembata yang memimpin organisasi LSM Permata yang bergerak di bidang pendampingan untuk korban kekerasan perempuan di Lembata. Selain bertanggung jawab menangani krisis-krisis kekerasan perempuan yang kerap terjadi bahkan di tengah bencana, Ibu Maria Loka juga menjadi relawan dalam Bencana Banjir Lembata ini. Beliau beserta teman-teman relawan lainnya, bekerja membantu proses pendampingan psikososial bagi anak-anak ataupun korban bencana banjir tersebut yang masih sangat jarang di Lembata. Pada akhirnya, bantuan-bantuan yang diberikan tidak hanya membantu Lembata dan para penduduknya tetapi juga merekatkan Lembata sendiri. Lembata sangat membutuhkan pelita-pelita seperti Ibu Maria Loka. Tetaplah terus ada pelita di Lembata yang menambah sepercik harapan dan motivasi agar terlepas dari kesedihan.

Organisasi Transpuan Fajar Sikka: Titik Terang dalam Kegelapan Banjir Lembata dan Adonara

Posted on by admin

Beragam bentuk kepedulian serta aksi solidaritas dilaksanakan, menanggapi bencana Banjir Lembata dan Adonara yang berlangsung pada bulan April lalu. Salah satu yang mengambil peran penting tersebut oleh Bunda Mayora Victoria yang bersama dengan Fajar Sikka, organisasi dari kelompok transpuan lokal yang didirikan Bunda pada tahun 2018 di Maumere, Sikka. Bunda Mayora atau dikenal juga sebagai pejabat public transpuan pertama di Indonesia merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bunda bersama teman-temannya, Ibu Yolanda, Ibu Paulina dari Fajar Sikka dengan Ibu Venti, Ibu Intan dan Ibu Bening dari Lembata, juga IKatan WAria Larantuka (IKWAL) berada di garis depan, menyalurkan bantuan-bantuan pokok seperti air bersih, sembako, obat-obatan, masker, pakaian untuk dewasa hingga anak-anak, pakaian dalam dan perlengkapan wanita pasca berlangsungnya banjir. Mulai dari tiga hingga empat hari pertama, di akhir bulan April, hingga di bulan Juni ini, Bunda bersama teman-temannya bahu membahu dalam membantu masyarakat Adonara dan Lembata berdiri kembali setelah dilanda banjir.

Doc foto: Bunda Mayora

Dua bulan pasca banjir, Adonara dan Lembata telah memasuki tahap rekonstruksi. Peninjauan dan pendataan terhadap sekolah, infrastruktur, serta perumahan yang rusak kian berlangsung. Ketika menanti proses pembangunan kembali, banyak masyarakat lokal berpindah dari posko darurat ke perkebunan keluarga. Pembangunan rumah sederhana menggunakan bambu dan pondasi yang terdiri dari 1-2 kamar, juga sudah didukung pemerintah. 

Perhatian khusus terutama diberikan untuk masyarakat Ile Ape yang menyaksikan bagaimana desa mereka tersapu bersih. Bunda dan teman-temannya memberikan terapi pemulihan untuk para anak-anak yang berumur mulai dari 2 tahun, kelas 5 SD dan ada juga SMP. Banyak dari anak-anak merasakan ketakutan terhadap air dan angin setelah banjir bandang tersebut. Cerita air dan angin yang dibawakan oleh Bunda bersama teman-temannya mengingatkan kepada anak-anak bagaimana fungsi air dan angin bermanfaat baik bagi kehidupan. Melalui permainan mengenai cara-cara membuat angin sejuk, Bunda menyentuh anak-anak tersebut. Tak lupa character building juga menjadi fokus lainnya dalam sesi terapi tersebut. Hingga kini, kegiatan ini telah mengajak 40 hingga 50 anak untuk bergabung. 

Tak hanya itu, membuat perekonomian berdiri kembali juga menjadi salah satu misi Fajar Sikka disini. Fajar Sikka mendistribusikan bantuan kepada kelompok tenun ikat berupa modal usaha seperti bantalan benang dan kapas untuk membuat kain tenun, yang bernilai sebesar 400 ribu rupiah. Selama kunjungan ke posko darurat, Bunda juga melakukan penyuluhan soal protokol kesehatan Covid-19 yang tetap harus terjaga, pembagian masker guna menghentikan penyebaran rantai Covid-19.

Bantuan yang diberikan oleh Bunda beserta kawan-kawannya disambut dengan baik oleh masyarakat Desa Amakaka, Ile Ape dan juga Oyong Barang. Bunda telah menyalurkan bantuan kepada 60 hingga 90 Kepala Keluarga di masing-masing desa tersebut. Melalui hasil arisan yang Bunda galang bersama teman-temannya serta cerita-cerita bencana yang dibagikan di berbagai kanal, Bunda memperoleh bantuan-bantuan yang siap disalurkan untuk masyarakat terdampak. 

Tetapi, selama proses pembagian bantuan, Bunda juga dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti perjalanan jarak tempuh yang jauh dari Maumere ke Sikka yang membutuhkan waktu selama 4 jam perjalanan sehingga Bunda perlu berangkat  pagi buta pukul 2 dini hari dan terkadang juga pukul 4 pagi untuk sampai di Sikka. Untungnya, daerah NTT masih tergolong daerah yang cukup aman sehingga tidak perlu terlalu mengkhawatirkan ketika bepergian di pagi hari. Selain itu, juga ditemui kecemburuan-kecemburuan sosial yang terjadi ketika adanya perbedaan yang disebabkan penyesuaian dalam distribusi bantuan. Ada duka namun ada pula suka seperti cerita jenaka yang dibagikan Bunda ketika di lapangan. Banyak yang mengira para transpuan adalah kelompok yang rentan dan feminin, tetapi, ketika Bunda mendatangi dapur umum pengungsian dan dihadapkan dengan hal mendesak yang mengharuskan Bunda mengangkat beras. Bunda dengan sigap memanggul beras yang hal tersebut tentunya menjadi satu cerita jenaka bagi Bunda dan para pengungsi yang melihatnya. 

Aksi solidaritas yang dilakukan Bunda Mayora dalam bencana Banjir Lembata dan Adonara ini bukanlah yang pertama kalinya. Melainkan, keaktifan sosial Bunda telah berlangsung sejak sebelum pendirian Fajar Sikka di tahun 2018. Bantuan sosial hanya salah satu dari kegiatan sosial yang dilakukan Fajar Sikka. Kegiatan lainnya berupa advokasi yang menarget kelompok minoritas yang meliputi kaum transpuan, kaum disabilitas, lansia serta janda sebagai target utama aktivitas sosial Fajar Sikka. Harapannya, melalui kegiatan advokasi, kelompok minoritas dapat memperoleh KTP, bantuan sosial BST, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Sikka Sehat serta hak dasar lainnya. Bunda juga menyalurkan bantuan lainnya seperti modal usaha untuk sesama kaum transpuan agar mendorong partisipasi aktif kaum transpuan dalam roda ekonomi Nusa Tenggara Timur.

Mekanisme kerja Fajar Sikka amat mencerminkan kisah kelahiran Fajar Sikka yang tumbuh dari rasa keprihatinan selama perjalanan Bunda Mayora menjadi transpuan. Bunda melihat begitu banyak kekerasan terhadap transpuan ketika di Jogja bahkan saat sedang mengamen untuk menafkahi diri sendiri. Keprihatinan karena melihat diri dan teman-teman transpuan lainnya tidak memiliki KTP, tidak bisa memperoleh hak dasar karenanya, serta tidak bisa berekspresi. Menurut Bunda Mayora kebaikan tersebut perlu untuk melunturkan stigma dan memperjuangkan inklusi, “Pengalaman kebaikan sudah didapatkan ketika kecil sampai besar. Saya pernah merasakan hidup berkelimpahan. Kemudian, ketika jadi transpuan, hidup sangat sederhana, banyak stigma, diskriminasi, dan juga sesuatu yang kurang pas. Sehingga saya pikir mau sampai kapan benci dengan keadaan. Bahwa ini lah hidup. (Selama) hidup ini, marilah kita lakukan kebaikan. Kita pergi tidak bawa apa2. Semua orang berhak akan kebaikan dari semesta, dari Tuhan. Saya juga mengalami kesehatan berkat penerimaan.”

Berawal dari inklusi, Bunda Mayora beserta teman-teman Fajar Sikka terlibat aktif di masyarakat melalui kader posyandu, bekerja di dapur umum dan mendukung KLB. 

Saya menjangkau teman Katolik, waria Muslim, janda Muslim, Protestan. Inilah toleransi, dengan kerentanan kami tidak membatasi, kami melakukan perbuatan baik, kebencian runtuh dan pemerintah terima kami. Sejak 2018 hingga sekarang, bagaimana pun konsep gender yang dulu laki dan perempuan, datang dari keluarga yang tidak dipikirkan, yang orang dulu cuma pikir tahunya (hanya) masak, salon, perempuan dengan pekerjaan (liar), tapi sekarang banyak orang yang support, hidup makin bisa berdampingan, tambah Bunda. 

Pada akhirnya, Bunda Mayora, Fajar Sikka tidak hanya membawa pelita dalam bencana Banjir Lembata dan Adonara. Tetapi, juga penerang dalam kegelapan yang dihadapi oleh para kelompok minoritas terutama kaum transpuan di Sikka. 

Foto: by Bunda Mayora

Pengelolaan Bisnis UMKM dengan Memanfaatkan Teknologi

Posted on by admin

Serial peningkatan kapasitas sekaligus pengabdian masyarakat kerja sama antara BRI Institute dan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) kembali digelar. Seri kelima dalam serial peningkatan kapasitas ini menghadirkan Ayi Wahid sebagai pembicara dari BRI Institute. Satu hal yang spesial dalam gelaran seri peningkatan kapasitas kelima ini yaitu kehadiran perwakilan dari Circa Handmade dan Komunitas Ibu Jamu Sragen sebagai mitra IKa dalam program pilot ekonomi solidaritas. Pada seri kali ini, diberikan pengantar mengenai pencatatan keuangan terhadap mitra IKa.

Seperti halnya UMKM adalah sisi bisnis mikro kecil dan menengah, siklus pada UMKM ini tidak jauh dengan pengambil kebijakan, siklus bidang pasar dan siklus UMKM. Secara garis besar bisnis UMKM dan crowdfunding yang lainnya berkaitan dengan dana.

Berbicara tentang dana tidak jauh dengan pembukuan. Pembukuan sendiri adalah proses pencatatan data perusahaan dengan suatu cara tertentu dari bukti awal sampai pelaporan.
Mengapa pencatatan sangat penting dan dibutuhkan? Karena dengan adanya pencatatan dapat memberikan informasai pada pelaku bisnis untuk merencanakan, pengawasan, pengambilan keputusan baik produksi, harga maupun aspek yang lainnya hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan ataupun neraca laba rugi dari pencatatan tersebut bisa menganalisa data perusahaan serta laba rugi dari hasil produksi.

Selain pencatatan kita juga perlu mengetahui siapa pengguna laporan keuangan dan fungsinya. Yang pertama kreditur: memutuskan memberi pinjaman atau pembiyaan kepada entitas, tingkat bunga atau hasil, dan kemampuan entitas untuk menyelsaikan kewajiban pada saat jatuh tempo
Yang kedua investor: memutuskan memberi modal kepada entitas dan imbal hasilnya
Yang ketiga owner: pemilik usaha berkepentingan atas informasi keuangan untuk menilai kinerja usahanya . Ayi Wahid (Dosen BRI Institute)

Yang perlu dipahami dalam melakukan pembukuan:
– Catat semua transaksi tunai di buku kas, perhatikan penulisan tanggal, uraian, kolom uang masuk/keluar dan Saldo
– Perhatikan uang masuk, catat darimana sumbernya
– Perhatikan uang keluar, digunakan untuk keperluan apa saja
– Simpan bukti transaksi
– Perhatikan kecocokan antara jumah uang tunai dengan jumlah saldo akhir buku khas

Dengan berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh BRI Institute dan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) ini, berharap dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami lagi bagaimana UMKM yang berkaitan dengan dana ini dapat terus berjalan dengan adanya pembukuan yang sudah terencana dengan baik.

PBH Nusra, Tetap Berdaya di Tengah Pandemi Covid-19 di Sikka

Posted on by admin

Perkumpulan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra) selama April hingga Juni 2020 mengalami hambatan dalam melakukan pendampingan dan pertemuan berkala bersama kelompok dampingan karena adanya pandemi Covid-19. PBH Nusra merespon pandemic ini dengan melakukan pengadaan masker dan baliho, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19.

Sosialisasi yang dilakukan oleh PBH Nusra terjadi berkat adanya pertemuan koordinasi bersama Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) yang membahas Penanggulangan Bencana Demam Berdarah Dengue (DBD) dan antisipasi penularan Covid-19. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat Caritas Keuskupan Maumere pada 23 Maret 2020 dengan peserta dari Caritas Keuskupan Maumere, Wahana Tani Mandiri, PBH-Nusra, BPBD, PMKRI dan PMI.

Pundi Insani adalah wadah penggalangan dana untuk pemulihan serta pemberdayaan korban pelanggaran HAM. Saat ini, Pundi Insani didukung oleh Program Peduli, yang bertujuan mewujudkan gerakan inklusi sosial untuk mendorong masyarakat untuk bertindak setara-semartabat dalam kehidupan sehari-hari.

Kita di Sini Bersama. Mari Saling Melindungi

Posted on by admin

Jakarta, 16 Mei – Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan meluncurkan meluncurkan Penggalangan Dana Online Pundi Perempuan bagi Perempuan Korban Kekerasan di Tengah Wabah Covid-19 pada Jumat, 5 Juni 2020. Gerakanan ini dilakukan untuk mendukung lembaga pengada-layanan dan women crisis center agar dapat terus bekerja memberikan layanan pendampingan dan pemulihan kepada perempuan korban kekerasan secara optimal

Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai keynote speaker menjelaskan bahwa Penggalangan dana online ini merupakan momentum yang tepat dalam upaya meningkatkan dukungan kepada lembaga pengada di tengah pandemi.

“Penggalangan dana online ini merupakan momentum yang tepat dalam upaya meningkatkan dukungan kepada lembaga pengada layanan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul dalam melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan akibat situasi pandemi.” Sebut Latifah.

Selain itu, peluncuran gerakan ini juga dilanjutkan dengan talkshow bertema “Kita di Sini Bersama. Mari Saling Melindungi” dengan pembicara: Cinta Laura Khiel (Duta Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak KPPA RI), Theresia Iswarini (Komisioner Komnas Perempuan), Lilik H.S. (Pundi Perempuan Indonesia untuk Kemanusiaan) dengan moderator Ayu Kartika Dewi (Staff Khusus Presiden RI)

Theresia Iswarini, menjelaskan bahwa berdasarkan survei onine yang dibuat oleh Komnas Perempuan, selama masa pandemi Covid-19 dan dikeluarkannya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) meningkat cukup pesat.

“Selama masa Pandemi dan PSBB, keinginan korban untuk keluar dari rumah untuk mengindari kekerasan berkurang. Karena korban akan memprioritaskan banyak hal. Mereka akan prioritaskan untuk tinggal di rumah, untuk makan, pakaian, dan pulsa anak untuk belajar online.” Ucap Iswarini.

Keengganan untuk melaporkan kasus ini akhirnya berdampak pada organisasi pengada layanan yang menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa kasus-kasus yang tadinya tidak terdengar di banyak tempat kemudian dapat diterima oleh mereka. Baik secara online atau offline.

Tantangan pengada layanan adalah penyesuaian biaya operasional selama COVID 19. Biaya komunikasi meningkat, karena adanya perubahan layanan dari offline menjadi online. Mereka harus menyesuaikan anggarannya, ada yang punya ada juga yang tidak punya anggaran.

“Sehingga yang harus diketahui oleh publik adalah kepedulian terhadap pengada layanan, penting untuk ditingkatkan. Sebagai garda terdepan, kalau mereka tidak punya alat dukung, biaya komunikasi atau gadget, internet lancar, supaya mereka tetap bisa menerima pengaduan dan bisa menolong korban.” Tutup Iswarini.

“Merespon kondisi ini, Pundi Perempuan hadir untuk memberi dukungan bagi organisasi pengada layanan dan woman crisis center yang sifatnya adalah pemberdayaan, bukan sekedar charity. Pundi Perempuan berupaya membangun pemahaman pentingnya keberadaan women crisis center atau lembaga pengada layanan, karena seiring tingginya angka kekerasan yang terus menerus meningkat.” Ucap Lilik HS.

Menurut Lilik, upaya ini tentu tidak akan berhasil tanpa keterlibatan banyak pihak. Kasus kekerasan terhadap perempuan masalah besar bangsa ini, masalah besar dunia ini. Perempuan adalah masa depan peradaban. Perempuan harus mendapat keadilan sebaik-baiknya sebagai warga negara Indonesia.

Hal ini dipertegas oleh Cinta Laura Khiel yang merupakan Duta Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak KPPA RI. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan banyak pihak akan sangat membantu perempuan korbaan kekerasan.

“Kita bisa membantu perempuan korban kekerasan dengan berdonasi. Lewat donasi kita bisa membantu banyak, karena organisasi-organisasi di Indonesia yang membantu perempuan masih kekurangan dana.” Ucap Cinta.

Selain itu, Cinta juga mengharapkan anak muda untuk sadar bahwa mereka harus speak up, “kalau kita speak up, generasi muda sekarang akan lebih melihat lebih banyak contoh-contoh yang akan membuat orang lain sadar, bahwa kekerasan itu salah. Kalau kita ingin maju kita harus saling respect satu sama lain.” Tutup Cinta. Diskusi ini ditutup dengan kesimpulan dari Ayu Kartika Dewi selaku moderator yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah permasalahan yang sistemik, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan berdonasi untuk korban dan pendamping. Gerakan ini diharapkan bisa lebih luas dan banyak dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat.

Siaran Pers Penggalangan Dana Darurat Pundi Perempuan di Tengah Wabah COVID-19

Posted on by admin

Jakarta- Sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam (UN Women, 2020). Perserikatan Bangsa Bangsa menyatakan keprihatinan akan situasi ini dan meminta kepada negara-negara anggota untuk menerapkan kebijakan yang mengutamakan perlindungan bagi perempuan dalam merespon pandemi Covid-19, termasuk di Indonesia.

Pada Catatan Akhir Tahun 2020 Komnas Perempuan merilis data lembaga pengada layanan dari berbagai wilayah menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari 406.178 di tahun 2018 menjadi 431.471 kasus di 2019 dan dapat dipastikan jumlah kasus kekerasan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ini akan meningkat secara signifikan.

Sejak penerapan kebijakan pembatasan sosial, lembaga pengada-layanan merasakan pola pengaduan yang berubah, pendamping semakin sering menerima pengaduan melalui telepon atau email sehingga untuk memberikan layanan sangat bergantung pada akses dan ketersediaan dana komunikasi dan alat pelindung selama masa pembatasan. Situasi ini, membuat lembaga pengada-layanan merasa tidak dapat menyediakan pendampingan hukum dan psikososial secara optimal.

Untuk merespon kebutuhan lembaga pengada-layanan dan women crisis center agar dapat terus bekerja memberikan layanan pendampingan dan pemulihan kepada perempuan korban kekerasan secara optimal, Indonesia untuk Kemanusiaan, Komnas Perempuan melalui Pundi Perempuan menyelenggarakan penggalangan dana publik secara online dengan tema “Kita Di Sini Bersama. Mari Saling Melindungi” yang akan diawali dengan Talk Show online peluncuran penggalangan dana Pundi Perempuan.

Sebagai upaya merespon kebutuhan lembaga pengada layanan dan Women Crisis Center, Indonesia untuk Kemanusiaa (IKa) dan Komnas Perempuan meluncurkan Penggalangan Dana Online Pundi Perempuan bagi Perempuan Korban Kekerasan di Tengah Wabah Covid-19 pada Jumat, 5 Juni 2020 melalui Channel YouTube Indonesia untuk Kemanusiaan (https://bit.ly/YouTubeIKa).

Peluncuran gerakan ini menghadirkan keynote speaker: I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan dilanjutkan dengan diskusi “Kita Di Sini Bersama. Mari Saling Melindungi” dengan pembicara: Cinta Laura Kiehl (Duta Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak KPPA RI), Theresia Iswarini (Komnas Perempuan) dan Lilik HS (Pundi Perempuan, Indonesia untuk Kemanusiaan) dengan moderator: Ayu Kartika Dewi (Staf Khusus Presiden RI).

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Intan Suhartini : 0821-1153-2858

Solidaritas untuk Kemandirian Pangan

Posted on by admin

Jakarta, 16 Mei – Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), Terasmitra, dan Indonesia Berseru meluncurkan gerakan Donasi untuk Kemandirian Pangan, sebuah gerakan pengumpulan sekaligus penyaluran donasi pangan untuk mendukung komunitas membangun sistem pangan mandiri.

Latifah Hendarti dari Yayasan Detara dan Panitia Pengarah Nasional GEF SG sebagai keynote speaker menjelaskan bahwa gerakan ini dilakukan untuk membangun koIaborasi untuk membantu dan menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan pangan lokal yang beraneka ragam dan sehat yang kian sulit diakses hari ini, serta merespon kemungkinan krisis pangan di Indonesia.

“Gerakan ini fokus untuk menyemai sistem pangan komunitas yang lebih kuat, memperkuat pengakuan kepada petani atau pembenih di desa, termasuk inisiatif komunitas untuk menyediakan pangan secara mandiri dan memfasilitasi komunitas pendamping teknis.” Sebut Latifah.

Selain itu, peluncuran gerakan ini juga dilanjutkan dengan diskusi bertema “Solidaritas Untuk Kemandirian Pangan” dengan pembicara: Ukke Kosasih (Indonesia Untuk Kemanusiaan, penggiat kemandirian pangan), Tejo Wahyu Jatmiko (Indonesia Berseru, penggiat kedaulatan pangan) dan Slamet (Perwakilan Mitra Terasmitra – Komunitas Pertanian Organik Brenjonk) dengan moderator: Annisa Hertami (Aktris Film “Empu” – nominee Piala Citra).

Tejo Wahyu Jatmiko, menjelaskan bahwa membahas permasalahan krisis pangan yang yang diakibatkan pandemi Covid-19 adalah hal yang urgent, namun tidak banyak pihak yang menyadarinya.

“Pemerintah Indonesia telat dalam merespon ancaman krisis pangan yang selama pandemi. Pemerintah baru memberi perhatian dan bergerak seteleh WHO mengeluarkan seruan bahwa ancaman pandemi juga akan berefek pada krisis pangan.” Ucap Tejo.

Respon itu sangat telat jika dibanding negara lain, mengingat adanya keterhubungan dan ketergantungan antar negara dalam setiap makanan yang dikonsumsi masyarakat. Keterhubungan ini dapat dilihat dari konsumsi masyarakat yang sangat dipengaruhi rantai pangan global, sehingga sangat terbiasa makan buah-buahan, roti, dan daging yang sumbernya berasal dari negara lain.

“Sehingga penting untuk kita di Indonesia membangun sistem pangan komunitas, Sistem pangan dari, oleh, dan untuk masyarakat lokal. Semua berfokus pada keterlibatan masyarakat lokal dengan tidak merusak alam dan merekatkan hubungan sosial masyarakat.” Tutup Tejo.

Hal ini dipertegas oleh Slamet dari Komunitas Pertanian Organik Brenjonk. Ia menjelaskan bahwa membangun sistem pangan komunitas adalah kunci untuk mendorong kemandirian komunitas desa dalam mengelola usaha-usaha berkelanjutan dengan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial.

“Membangun sistem pangan komunitas bukanlah hal yang sulit jika kesadaran masyarakat untuk menanam bahan pangan sudah terbentuk. Di lingkungan pedesaan, kita memiliki banyak lahan yang bisa digunakan untuk menaman, namun kita semua bisa mulai menanam dari pekarangan rumah.” Ucap Slamet

Selain mendorong masyarakat untuk menanam, Slamet juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lahan dan bahan pangan dengan tidak menggunakan bahan kimia yang berpotensi merusak kualitas tanah dan bahan pangannya. Jadi sistem pangan komunitas bisa berjalan secara berkelanjutan dengan tetap melestarikan alam.

“Saya bersama keluarga pindah ke daerah Cisarua dari Bintaro untuk menjadi juru kampanye ketahanan pangan yang dimulai dari tingkat keluarga.” Ucap Ukke Kosasih. Ketika pertama kali pindah, lahan yang ditempati Ukke hanya memiliki dua jenis sayuran, setelah empat tahun, tanaman yang dimiliki lebih dari ribuan jenis dan menjadi tempat belajar orang-orang dari kota, terutama Jakarta.

Diskusi ini ditutup dengan kesimpulan dari Annisa Hertami selaku moderator yang menjelaskan bahwa persoalan pangan berkaitan dengan keberpihakan masyarakat dan keberpihakan pemerintah. Gerakan ini diharapkan bisa lebih luas dan banyak dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat.

“Di masa pandemi ini yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah harapan, dan gerakan kemandirian pangan ini adalah harapan baru untuk menghindari kita dari krisis pangan.” Tutup Aninisa.

Memetakan Dampak Covid-19 Terhadap Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan

Posted on by admin

Kebijakan untuk menekan penularan COVID-19 secara global masih belum melihat kebutuhan khusus perempuan korban kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di beberapa negara yang meningkat sangat tinggi. Di Indonesia, kebijakan PSBB yang diterapkan dipastikan membuat perempuan semakin rentan mengalami kekerasan. Perempuan sulit untuk keluar dari situasi kekerasan di dalam rumah, mereka tidak dapat lagi leluasa bertemu teman, berbicara dengan konselor pendamping ataupun mencari pertolongan. Ditambah PHK massal dampak dari pandemi Covid-19 membuat banyak perempuan kehilangan sumber ekonomi mereka yang menjadi salah satu kekuatan untuk bernegosiasi dengan pelaku kekerasan.

Beberapa lembaga pengada layanan sejak masa pandemi juga mengalami dan merasakan perubahan ini. Banyak dari lembaga mulai sering menerima pengaduan melalui telepon atau email, hal ini tentu akan berpengaruh pada jumlah pengaduan dan sangat tergantung pada ketersediaan akses komunikasi ataupun dana yang tersedia selama masa pembatasan. Selain itu, penerapan PSBB, membuat lembaga pengada layanan tidak bisa menyediakan pendampingan hukum dan psikososial secara optimal.

Melihat perubahan-perubahan ini, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama Komnas Perempuan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pundi Perempuan “Merespon Dampak Covid 19 Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Bersama Lembaga Pengada Layanan dan Women Crisis Center” dengan keterlibatan 23 peserta dari 19 organisasi pengada layanan secara online.

FGD ini dibuka oleh Maria Anik Tunjung selaku Direktur Eksekutif IKa. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan organisasi pengada layanan dalam merespon Pandemi Covid 19 dan menjadi dasar untuk melakukan fundraising di masa pandemi Covid 19. Sebelumnya, Komnas Perempuan juga telah menyebar angket untuk mengetahui dampak pandemi Covid 19 terhadap pelayanan Lembaga layanan perempuan korban kekerasan. Data ini akan digunakan Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada para pihak dalam mendukung lembaga layanan dalam menjalankan tugasnya.

FGD yang dibagi menjadi 4 sesi ini dimoderatori oleh Christina Yulita selaku Perwakilan Komnas Perempuan. Terdapat berbagai fakta yang ditemukan selama sesi, yaitu: 1) setiap lembaga memaksimalkan layanan hotline, email dan WA untuk menampung pengaduan, 2) hampir semua lembaga pengada layanan melakukan pendampingan secara online, hanya kasus yang urgent saja yang didampingi secara langsung dengan menjalankan protokol kesehatan yang memadai, 3) aduan yang paling sering diterima adalah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan 4) konsultasi yang dilakukan secara daring ternyata tidak bisa berjalan efektif dibanding dengan tatap muka langsung.

FGD ini diakhiri dengan pembahasan mengenai strategi dan kebutuhan lembaga pengada layanan di masa pandemi saat ini. Harapannya, hasil dari FGD ini bisa menjadi landasan untuk bisa mendukung lembaga pengada layanan di masa pandemi dengan lebih tepat sasaran dan kontekstual.

Peluncuran Gerakan Donasi untuk Kemandirian Pangan

Posted on by admin

Siaran Pers Peluncuran Gerakan Donasi untuk Kemandirian Pangan

(Penggalangan dan Penyaluran Hibah Donasi Pangan)

Jakarta- Pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi darurat ketersediaan pangan, terutama pangan segar dan sehat. Ini bukan saja kebutuhan dasar, tapi juga unsur penting membangun daya tahan tubuh dari virus (WHO, 2020).

Krisis pangan terjadi bukan hanya karena masalah distribusi dari pusat pangan ke tempat yang membutuhkan, tetapi juga potensi terhentinya proses produksi karena perluasan pemberlakukan Kebijakan PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Untuk Indonesia, yang memiliki penduduk miskin 24,79 juta jiwa (9,86 juta di perkotaan dan 14,93 juta di perdesaan pada September 2019 (BPS.go.id) kombinasi antara krisis pangan dan krisis gizi serta pandemi Covid-19 akan memicu dampak berkepanjangan di masa depan.

Sebagai upaya mengatasi krisis pangan tersebut, Indonesia untuk Kemanusiaa (IKa), Terasmitra dan Perkumpulan Indonesia Berserumeluncurkan “Gerakan Donasi untuk Kemandirian Pangan” pada Sabtu, 16 Mei 2020, 10.00-11.30 melalui aplikasi Zoom (http://tiny.cc/RegisTMShareVol8) pada acara TM Share Volume 8.

Peluncuran gerakan ini menghadirkan keynote speaker: Latipah Hendarti dari Yayasan Detara dan Panitia Pengarah Nasional GEF SGP Indonesia dandilanjutkandengandiskusi“Solidaritas Untuk Kemandirian Pangan” dengan pembicara: UkkeKosasih (Indonesia UntukKemanusiaan, penggiatkemandirianpangan), TejoWahyuJatmiko (Indonesia Berseru, penggiat kedaulatan pangan) dan Slamet (Perwakilan Mitra Terasmitra – Komunitas Pertanian Organik Brenjonk) dengan moderator: Annisa Hertami (Aktris Film “Empu” – nominee Piala Citra)

Gerakan Donasi untuk Kemandirian Pangan adalah sebuah mekanisme pengumpulan sekaligus penyaluran donasi pangan bagi komunitas yang membutuhkan di tengah pandemi Covid-19.

Gerakan ini dilakukan untuk membangun koIaborasi dalam membantu dan menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan pangan lokal yang beraneka ragam dan sehat yang kian sulit diakses hari ini, serta merespon kemungkinan krisis pangan di Indonesia. Dengan menyemai sistem pangan komunitas yang lebih kuat, memperkuat pengakuan kepada petani atau pembenih di desa, termasuk inisiatif komunitas untuk menyediakan pangan secara mandiri dan memfasilitasi komunitas pendamping teknis.

Gerakan Donasi untuk Kemandirian Pangan selanjutnya mempunyai 2 program kerja yaitu: pertama, melakukan penggalangan danadan kedua, menyalurkannya melalui dana hibah yang bernama “Pundi Hijau.”

Program Penggalangan Dana

Melakukan penggalangan dana publik:

  • Dana akan digalang secara terbuka dari berbagai sumber termasuk individu, komunitas dan perusahaan melalui penyebaran informasi online
  • Periode penggalangan 16 Mei 2020-30 November 2020
  • Dukungan donasi dapat dikirim ke rekening Bank Mandiri Cab.Salemba Tengah an. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (No rek. 123.00.05300.001)

Program Penyaluran Dana Hibah

a. Kegiatan

Memfasilitasi pertukaran/ adopsi benih ataubibitpangandiantaranya: (1) Komunitaspemulia benih pangan lokal; (2) Komunitas yang ingin mulai atau ingin memperkuat sistem pangan lokal; (3) Komunitas pendamping teknis.

b. Mekanisme Seleksi dan Penyaluran Dana

1. Mekanisme seleksi akan dilakukan oleh 3 lembaga yang terlibat

2. Dana hibah berkisar antara Rp 3-5 juta rupiah per komunitas

3. Mengingat dana ini adalah dana jangka pendek merespon Covid maka permohonan pengiriman proposal dibuka setiap saat sejauh telah ada dana terkumpul untuk dibagikan.

4. Penerima danahibahakandiumumkanmelalui media sosialdan website masing-masing organisasi penyelenggara.

5. Penerima dana hibah harus mengirimkan laporan kemajuan narasi dan keuangan, beserta informasi pendukung seperti foto, quote dll setelah periode hibah selesai.

c. Kriteria Penerima Hibah

A. Organisasi/ kelompok di komunitas yang lahir dari masyarakat yang terdiri dari komunitas pemuliabenihpanganlokal, komunitas yang inginmulai atau ingin memperkuat sistem pangan lokal komunitas dan komunitas pendamping teknis.

B. Melakukan pengorganisasian untuk upaya penanaman benih/bibit tanaman pangan skala rumah tangga hingga komunitas..

C. Bagi organisasi/kelompok yang baru mulai menanam, mereka harus memiliki organisasi/individu pendamping yang dapat memberi peningkatan kapasitas

D. Dana dapat digunakan untuk memperoleh benih dan atau bibit tanaman pangan, sayur-sayuran yang dapat segera dipanen daIam jangka waktu 3-5 buIan, sarana pengoIahan Iimbah wadah menanam, komposter, biaya penyiapan lahan dan pada kasus-kasus tertentu untuk membantu ketersediaan aIat peIindung diri (masker)

E. Memiliki sistem kerja dan kontrol yang jelas

F. Berada di wiIayah kota/desa di seluruh wilayah Indonesia

G. Menyertakan 2 referensi dari jaringan

H. Belum memiliki akses kepada donor besar.

Gerakan Donasi untuk Kemandirian Pangan:

  1. Indonesia untuk Kemanusiaa (IKa)
  2. Terasmitra
  3. Perkumpulan Indonesia Berseru

Kontak Person:

Kontak Narasumber:

Ukke Kosasih 0878 0834 8371

Adinindyah (Terasmitra) : 0811-2800-938

Tejo Wahyu Jatmiko (Indonesia Berseru) : 0812-6478-9388

Kontak tentang Gerakan Donasi:

Ikhwan Al Huda (IKa) : 0811-929-383

Selalu dapatkan kabar terbaru dari kami!