Rumah Timbang

Rumah Timbang
Para Lansia di Kampung Dobo Desa Ian Tena Sikka Nusa Tenggara Timur sedang berkumpul untuk bermusyawarah, mereka saling mencari solusi bagaimana kesehatan tetap terpantau tanpa melihat jarak yang jauh, memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti pengecekan tensi, kolestrol, gula darah, asam urat dan lain-lain.

Dengan kebutuhan yang mendesak ini lahirlah Rumah Timbang untuk para mama-mama yang berada di Kampung Dobo.
#BetterTogether

Didik Dyah Suci Rahayu: Kartini Modern Bagi Para Lansia Solo

Didik Dyah Suci Rahayu atau yang kerap disapa Didik, merupakan perempuan dari Karanganyar yang tetap semangat dalam membantu para lansia korban ’65 untuk mendapatkan haknya dari negara. Didik merupakan anak ketiga dari lima bersaudara yang di mana ia merupakan perempuan satu-satunya dari lima bersaudara tersebut.

Terlahir dari keluarga ABRI tak membuat Didik di dalam keluarga diacuhkan dengan pilihan yang saat ini ia pilih sebagai pionir bagi para lansia. Keluarganya memberikan kebebasan dalam menentukan langkah dari yang Didik ambil. Tahun 1987, ia berkuliah di Universitas Swasta yang berada di Surakarta dan lulus pada tahun 1992. Dengan jurusan yang diambil yaitu sejarah.

Ia termasuk perempuan yang aktif semasa berkuliah. Ini terbukti dengan dia mengikuti kegiatan mahasiswa, lalu masuk ke jurnalistik dan aktif di dalamnya. Ia mulai melakukan investigasi berbagai kasus, tetapi pada saat ia menulis ia merasakan keberpihakan pada kasus masyarakat yang lemah dan terintimidasi. Namun, hal tersebut belum kuat untuk menetapkan hatinya, hingga suatu saat ia bertemu dengan seorang teman yang berpihak pada kaum miskin kota. Ia juga berjumpa dengan Mbah Narso yang konsen dengan isu-isu HAM 65, karena Didik yang mempunyai dasar jurnalistik, dari situlah terciptanya kerja sama, dan pada akhirnya mendirikan SekBer ’65. Tahun 1987, SekBer ’65 bernama Sekertariat Bersama Korban ’65 yang di bawah payung dari lembaga bantuan hukum di Solo.

Kedekatan para simbah dengan Didik memberikan bantuan yang sangat mendalam bagi para simbah. Pada saat Didik keluar dari lembaga bantuan hukum, para si mbah bingung bagaimana ia ke depan dalam memperjuangkan haknya. Di titik tertinggi, 8 wilayah dari Jawa Tengah menginginkan mandiri/ memisahkan diri dari 14 pos wilayah dari daerah Jawa Tengah. Kedelapan wilayah ini terdiri dari Solo, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, dan Magelang. Tahun 2012,  SekBer mengadakan Kongres dan terbentuklah dengan nama baru, yaitu SekBer ’65. SekBer tidak hanya beranggotakan korban 65, tapi keluarga dan orang-orang diluar korban yang berempati pada atau mendorong proses penyelesaian, khususnya dengan mekanisme rekonsiliasi.

Wilayah SekBer ’65 meliputi Solo, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, dan Magelang. Dalam menghidupi organisasi tidak ada modal tetap. Uang untuk menghidupi organisasi didapat pada saat Didik dan Mbah Narso menjadi pembicara di beberapa tempat. Uang dari menjadi narasumberlah untuk dipakai organisasi. Jika tidak menjadi narasumber, mereka akan melakukan saweran/iuran untuk menghidupi organisasi. Didik muda sempat ingin bekerja di salah satu stasiun televisi di Jakarta sebagai jurnalis, tetapi harapan itu ia urungkan karena para si mbah menangis tersedu-sedu tidak mau ditinggal. Karena siapa lagi yang mau mengurus para si mbah?

Perjumpaan Didik yang pada saat itu menjadi ketua jaringan dokumentasi bersama 65 dengan Direktur Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) saat itu yang menjabat Anik Wusari,  itulah momen pertama kali perkenalan dimulai pada acara Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK). Kerja sama dengan IKa untuk pertama kalinya terjalin pada suatu program di tahun 2014. Dan kerja sama ini kembali terjalin pada Voice dengan program #bettertogether yang dimulai di akhir tahun 2021 hingga sekarang.

Didik menjadi Kartini bagi para pendamping di SekBer. Tiga puluh lima tahun bukan waktu yang sebentar mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi dan tetap konsisten dalam melakukan pendampingan (mengurusi si mbah), karena tidak semua para si mbah mempunyai keluarga. Ada si mbah yang mempunyai keluarga tetapi anaknya acuh karena ia merasa malu mempunyai orang tua dengan tuduhan anggota 65. Ada yang tidak peduli karena turunan dari tuduhan PKI tidak bisa menjadi PNS pada saat bekerja. Ada pula si mbah yang hidupnya sebatang kara. Hal itulah yang membuat Didik tetap bertahan menjadi pendamping.

Bekerja dan memperjuangkan hak para lansia pada saat berbicara dengan orang lain sangat susah sekali, tutur beliau.  Mereka memberikan stigma, belum lagi para si mbah takut berbicara, baik ke orang lain maupun ke keluarga sendiri, bahwa mereka korban yang dikirim ke Pulau Buru, Nusakambangan. Padahal, yang perlu dilakukan secara terukur yaitu terbuka dengan keluarga, terbuka dengan masyarakat, dan menyampaikan informasi yang benar bahwa dirinya sebagai korban. Para korban yang sudah terstigma secara politik belum lagi pada saat membahas persoalan 65 untuk menyelesaikan persoalan tersebut sangat susah karena mereka/orang yang mau berbicara tentang 65 takut dicap PKI/ komunis. Perlu memutar otak bagi Didik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga munculah ide berbicara isu pelanggaran HAM masa lalu bukan dari sisi ’65, tetapi  dari sisi kemanusiaan, bahwa ada orang tua yang miskin, terlantar, tidak punya apa-apa, orang terbuang, orang nomor dua. Jadi dari situlah sisi kemanusiaan itu yang diraih baru empati akan muncul dari pribadi masing-masing orang.

Namun, walaupun sisi kemanusiaan dapat diraih, tetapi tetap ada tantangan tersendir. Tidak hanya dari eksternal tetapi juga dari internal seperti semua lansia di atas 65 tahun mereka lemah miskin, jarak geografis jauh jadi apabila ada pertemuan simbah yang rumahnya jauh dia akan datang kalau dia sehat dan mempunyai ongkos, belum lagi masih banyak kecurigaan dari masyarakat, aparat masih mengintai, di perempatan jalan di Solo masih ada banner tentang PKI, tetapi di masa pandemi  ini banner tersebut sudah berkurang, dan masih banyak lainnya

Selain tantangan juga ada capaian sampai saat ini yang diperoleh, seperti Didik aktif berjejaring dengan siapapun sehingga banyak keuntungan yang diperoleh pada saat berjejaring secara baik-baik dan melalui rekonsiliasi. Dari sini terlihatlah pencapaian seperti pemberian Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM) dari Komnas HAM  menjadi pembersih karena negara menyatakan telah terjadi pelanggaran pada korban dengan nama, alamat yang berdomisili, yang kedua SekBer menerima buku hijau kisaran 1.500 yang nantinya buku ini diperuntukan bagi para simbah untuk berobat gratis di Rumah Sakit, Pemkot Surakarta memberi bantuan seperti PKH BLT  2 bedah rumah kepada para si mbah.

Pendampingan hingga kini masih dilakukan oleh Didik serta tim dari SekBer, yang tadinya Didik turun ke wilayah kini ia melakukan pertemuan rutin sebulan sekali dan pertemuan lagi kalau ada asesmen dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dan yang turun ke lapangan dan melakukan visit ke rumah-rumah kini tim dari SekBer. Tapi, tetap para antusias para simbah patut diapresiasi semangatnya karena lansia yang hadir jika melakukan pertemuan sekitar 25 orang dari 40 lansia.

Tidak ada duka yang dirasakan oleh Kartini Solo itu, karena ia merasa bahagia di setiap momen kebersamaan dengan para simbah. Karena baginya kemanusiaan, rasa cinta kasih sayang ke mereka adalah sebuah keharusan yang dilakukan dan ia tidak lupa hal kebaikan yang dilakukan merupakan bagian dari iman kepada Tuhan.

Harapan untuk para simbah baginya yaitu, agar simbah selalu sehat, tetap kuat, karena perjuangan belum selesai. Dan untuk tim SekBer ’65 ini, terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga SekBer jangan lemah harus semakin kuat, karena organisasi kuat akan sangat membantu para simbah.

Dialah perempuan Kartini di Era Modern bagi para Lansia di Jawa Tengah, melalui kepedulian dia beserta tim SekBer ’65 banyak para si mbah yang terbantu untuk menikmati masa tuanya walaupun perjuangan belum usai, tidak sedikit pula simbah yang sudah mendahului dipanggil oleh Tuhan.

Ekonomi Solidaritas Dalam Meningkatkan Keberlangsungan Organisasi Masyarakat Sipil

Dalam rangka memperkuat gerakan ekonomi solidaritas, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) kembali menyelenggarakan webinar kedua pada 25 Agustus 2021 lalu dengan tajuk “Keterhubungan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Ekosistem Ekonomi Solidaritas”. Webinar ini mengupas bagaimana relasi antara gerakan sosial dan gerakan ekonomi yang dituangkan dalam sebuah organisasi masyarakat sipil. Sebagai sebuah prinsip, ekonomi solidaritas dapat diterapkan dalam sebuah gerakan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai solidaritas, kerja sama, kesetaraan, keberlanjutan, demokrasi, hingga pluralisme. Pemaparan ekonomi solidaritas dan OMS disampaikan oleh Direktur Eksekutif IKa, Sugiarto Arif Santoso. Ekonomi solidaritas merupakan gerakan sedunia untuk membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sugiarto juga menambahkan bahwa ekonomi solidaritas mensyaratkan adanya pergeseran dalam paradigma ekonomi dari yang mengutamakan keuntungan dan pertumbuhan menjadi yang mengutamakan hidup yang selaras dengan sesama manusia dan dengan alam.

Gambar: Slide Presentasi Theresia Eko (Pamong Ibu Jamu Sragen). Webinar #2

OMS sebagai entitas dari gerakan masyarakat sipil sejalan dengan ekonomi solidaritas yang meletakkan keberpihakannya pada manusia dan alam. Sugiarto melanjutkan, bahwa koperasi (credit union) sebagai entitas dari ekonomi solidaritas mempunyai beberapa pola keterhubungan antara OMS sebagai entitas dari gerakan masyarakat sipil. Setidaknya ada tiga pola yang ditemukan. Pertama, OMS yang mengintegrasikan ekonomi solidaritas menjadi salah satu misi organisasi. Pola pertama ini cukup populer digunakan oleh OMS, namun tidak banyak yang dapat berlanjut setelah terjadi krisis dalam penataan organisasi. Kedua, ekonomi solidaritas yang mendedikasikan sebagian besar keuntungannya untuk pembiayaan gerakan sosial dan lingkungan hidup. Pola ini tidak banyak digunakan oleh credit union dalam beberapa isu seperti pelestarian alam dan peningkatan ekonomi. Namun untuk isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia (HAM) belum populer. Ketiga, hubungan ketersalingan (reciprocity) antara OMS dan Koperasi (credit union). Pola ketiga ini belum populer diterapkan oleh OMS ataupun Koperasi. Tantangan pola ini adalah niat dan strategi organisasi yang sering dianggap belum sejalan dengan arah organisasi. 

Banyaknya kendala yang dihadapi OMS, tidak luput dari bagaimana penerapan ekonomi solidaritas dalam suatu organisasi dapat membuat perubahan-perubahan di internal maupun eksternal organisasi. Adanya relasi yang kuat antara OMS dengan entitas ekonomi seperti koperasi maupun social enterprise dapat membuat tumbuhnya kemandirian organisasi dan berputarnya arus ekonomi dalam aktualisasi kegiatan-kegiatan bersama bersama komunitas yang terpinggirkan.Hal ini turut dilakukan oleh kelompok Ibu Jamu yang menerapkan proses pengorganisasian para Ibu pengelola jamu yang mengembangkan bagaimana pemberdayaan dan pendanaan dilakukan melalui proses produksi jamu. Menurut Theresia Eko, Pamong Ibu Jamu Empu Sragen, dengan menerapkan ekonomi solidaritas yang memperhatikan kesejahteraan para ibu jamu di masa pandemi. Melalui prinsip-prinsip pemberdayaan yang diterapkan, gerakan menjadi sebuah strategi peningkatan ekonomi melalui pemaksimalan pemanfaatan kompetensi produksi jamu dan penjualannya, hingga pengembangan diri untuk menjadi maju bersama dalam masa sulit selama pandemi ini. Tidak hanya memperhatikan peningkatan penjualan, tetapi bagaimana para ibu jamu dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan terhadap alam dan kelestariannya.

Gambar: Slide Presentasi Lian Gogali (Direktur Institut Mosintuwu). Webinar #2

Selain itu, prinsip ekonomi solidaritas yang diterapkan melalui Pesada Perempuan yang turut menguatkan aspek politik perempuan terutama di Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan Ramida Sinaga, Koordinator keuangan dan fundraising Pesada, gerakan ekonomi dan politik perempuan diwujudkan dalam koperasi yang meningkatkan arus ekonomi dan mewujudkan kepemimpinan perempuan. Pesada mengasah keterampilan para kadernya untuk turut menjadi perempuan pemimpin yang mampu menguatkan ekonomi politik akar rumput yang setara & adil gender, inklusif, berkelanjutan, serta berpengaruh dari lokal hingga internasional. Gerakan ekonomi solidaritas juga diterapkan dengan menerapkan prinsip sederhana melalui perputaran ekonomi di desa, membangun perekonomian desa dengan mengembangkan produksi agar uang dari luar desa bisa masuk ke dalam desa, hingga menyeimbangkan kerja sama alam dan manusia dengan memaksimalkan potensinya masing-masing dan tetap memperhatikan kelestarian ekosistemnya. Lian Gogali, sebagai pendiri dan direktur institut Mosintuwu, percaya bahwa bagaimana kerja sama di desa dengan pengorganisasian di dalamnya dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung dari produksi luar desa. Gerakan ini akan membantu meningkatkan rasa kuat kepemilikan seseorang terhadap komunitas hingga ke desanya sendiri. Hal ini akan berpengaruh pada penjagaan kelestarian alam untuk memastikan kesejahteraan masyarakat desa tersebut..

Beragamnya solusi nyata yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil terhadap keberhasilan ekonomi solidaritas menunjukkan bahwa kunci dari penerapan prinsip ekonomi solidaritas menjadi salah satu yang mendorong keberhasilan gerakan tersebut. Selain itu, organisasi juga harus dapat bekerja sama dalam mengelola model ekonomi solidaritas yang akan diterapkan. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan lebih banyak menambah jaringan melalui webinar, workshop, dan terus melakukan diskusi yang substansial untuk meningkatkan keberhasilan dari gerakan ekonomi yang dilakukan.

Bila Anda tertarik mengembangkan ekonomi solidaritas bersama-sama Indonesia untuk Kemanusiaan, mari bergabung dalam komunitas pembelajaran ekonomi solidaritas. Silakan mengklik link di bawah ini.

Menemukenali Gerakan Masyarakat Sipil dalam Ekonomi Solidaritas

Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) menyelenggarakan webinar “Koperasi dan OMS: Titik Temu Gerakan Ekonomi dan Sosial dalam Praktik” pada 3 Agustus 2021. Webinar ini hadir menanggapi keresahan akan disrupsi ekonomi hulu ke hilir yang dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang menjadi motor penggerak gerakan sosial yang berpotensi dalam mengikat solidaritas masyarakat untuk bersama memerangi kegelisahan akibat turbulensi ekonomi yang dihadapi.

Gambar: Slide Presentasi Romlawati (Co-Director PEKKA). Webinar #1

Webinar menghadirkan tiga narasumber yang kompeten dalam gerakan ekonomi solidaritas yaitu(1) Suroto dari kalangan, peneliti, pemerhati, dan praktisi Koperasi; (2) Ukke R. Kosasih selaku Pengurus Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa); (3) Romlawati selaku Co-Director Pelaksana untuk Penguatan Gerakan Ekonomi PEKKA. Webinar berlangsung selama tiga jam membahas mengenai berbagai keterkaitan antara Koperasi dan OMS dengan lebih kurang 100 peserta yang antusias mengikuti hingga selesai.

Manusia yang kerap menjadi pelaku, penerima manfaat, hingga korban dalam kegiatan ekonomi harus memiliki beragam cara untuk terus bertahan dan meningkatkan kemandirian. Hal ini akan mendorong bagaimana manusia bisa terbebas dari permainan ekonomi oleh pemilik modal besar yang mengancam kemaslahatan hidup manusia pada umumnya. Adanya relasi kuasa asimetris dalam mengendalikan ekonomi posisi masyarakat terus melemah dalam secara ekonomi. Ketergantungan terhadap ekonomi global menunjukkan bukti bahwa pelemahan secara terstruktur telah terjadi.

Oleh karena itu gerakan ekonomi solidaritas harus dapat mendorong terciptanya kemandirian komunitas yang menguatkan solidaritas dalam inisiatif ekonomi masyarakat. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan, menjadi elemen yang dapat membantu masyarakat Indonesia untuk membangun sebuah komunitas yang mandiri dan tidak serta merta mengeksploitasi manusia dan lingkungan hidup.

Temuan FGD menunjukkan beberapa pendamping masih melakukan kerja pendampingan secara langsung. Ini artinya Peranan dunia usaha untuk pengembangan komunitas secara kompetensi dipengaruhi dari bagaimana sebuah badan usaha dapat mengutamakan manusia di atas modal. Melalui peranan model usaha yang memperhatikan keberdayaan komunitas, konsep profit oriented yang dapat merusak nilai dalam seseorang kemudian mengalami pergeseran perspektif menjadi benefit oriented. Bagaimana dalam kedua konsep ini, perbedaan yang mencolok di antaranya adalah ketika sebuah usaha memperhatikan keuntungan dalam segi nilai maupun kompetensi yang diberikan dan diterima oleh mereka, dibandingkan dengan keuntungan secara besaran pendapatan yang dihadapi. Hal ini dilihat dari bagaimana ketika sebuah model usaha memperhatikan kesejahteraan para elemen pekerja di dalamnya, sebuah faktor keuntungan akan dapat tercapai. 

Model koperasi yang mengembangkan perspektif peningkatan kompetensi bukan kompetisi, menciptakan solidaritas dan kerja sama antar pelaku usaha di dalamnya. Selain kepada para pelaku usaha, konsumen turut dijadikan sebagai elemen co-producer yang memiliki peranan sebagai pemilik modal dan tidak hanya sebagai objek target pasar semata. Terciptanya sebuah demokrasi ekonomi di masyarakat mempengaruhi peningkatan perhatian akan meningkatnya hingga memperkuatnya nilai-nilai kemanusiaan, kearifan budaya, hingga kelestarian ekologi.

Keuntungan dari hasil usaha menjadi sebuah bahan bakar dalam gerakan ekonomi solidaritas yang dapat memperkuat sumber daya untuk melakukan advokasi. Dalam organisasi masyarakat sipil yang kerap dilandasi oleh sistem crowdfunding membuat OMS tidak memiliki pondasi yang kuat untuk mempertahankan gerakan yang sedang diperjuangkan. Melalui pendirian koperasi, kegiatan usaha dengan pendapatannya dapat memperkokoh gerakan sosial yang akan diperjuang oleh para organisasi masyarakat sipil.

PBH Nusra, Tetap Berdaya di Tengah Pandemi Covid-19 di Sikka

Perkumpulan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra) selama April hingga Juni 2020 mengalami hambatan dalam melakukan pendampingan dan pertemuan berkala bersama kelompok dampingan karena adanya pandemi Covid-19. PBH Nusra merespon pandemic ini dengan melakukan pengadaan masker dan baliho, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19.

Sosialisasi yang dilakukan oleh PBH Nusra terjadi berkat adanya pertemuan koordinasi bersama Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) yang membahas Penanggulangan Bencana Demam Berdarah Dengue (DBD) dan antisipasi penularan Covid-19. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat Caritas Keuskupan Maumere pada 23 Maret 2020 dengan peserta dari Caritas Keuskupan Maumere, Wahana Tani Mandiri, PBH-Nusra, BPBD, PMKRI dan PMI.

Pundi Insani adalah wadah penggalangan dana untuk pemulihan serta pemberdayaan korban pelanggaran HAM. Saat ini, Pundi Insani didukung oleh Program Peduli, yang bertujuan mewujudkan gerakan inklusi sosial untuk mendorong masyarakat untuk bertindak setara-semartabat dalam kehidupan sehari-hari.

Pundi Insani: Membangun Inklusi Sosial bagi Korban Talangsari Lampung

Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) mengadakan pertemuan dengan warga Desa Rajabasa Lama untuk mendiskusi strategi penguatan komunitas melalui akses dana desa dan berkolaborasi dengan mahasiswa. Pertemuan ini berlangsung pada 29 Januari 2020 di Mushalla Talangsari, dusun Subing Putra III, Lampung.

Selain itu, PK2TL juga mengadakan Studi Banding ke Kelompok Perempuan Rajabasa Lama untuk mempelajari Kain Tapis pada 27 Februari 2020 di Sanggar Tapis Jejama. Kain Tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif atau hiasan bahan sudi, benang perak atau benang emas dengan sistem sulam. Studi banding ini penting dilakukan mengingat bahwa Sanggar Tapir Jejama sering menjadi rujukan untuk pameran Tapis di berbagai kesempatan sehingga komunitas bisa banyak hal tentang Kain Tapis.

PK2TL juga mengadakan audiensi ke Audiensi ke Dinas Sosial Kab. Lampung Timur pada 6 Maret 2020 untuk untuk membahas percepatan pemulihan terhadap keluarga dan korban Talangsari yang ada di Lampung Timur. Adapun beberapa hal bantuan sosial di Dinas Sosial yang harus ditindaklanjuti yaitu:

  • Bantuan sosial untuk pengembangan kearifan lokal di daerah yang pernah terjadi konflik sosial (pengadaan alat untuk kesenian atau kebudayaan);
  • Bermacam-macam bantuan untuk kelompok usaha warga;
  • Bantuan BPJS-PBI yang bekerjasama antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan pihak BPJS bagi keluarga korban dan warga dusun Talangsari yang belum mendapat KIS.

Pundi Insani adalah wadah penggalangan dana untuk pemulihan serta pemberdayaan korban pelanggaran HAM. Saat ini, Pundi Insani didukung oleh Program Peduli, yang bertujuan mewujudkan gerakan inklusi sosial untuk mendorong masyarakat untuk bertindak setara-semartabat dalam kehidupan sehari-hari.

FGD Perwali Lansia Surakarta dan MoU Buku Hijau bersama LPSK

Sekber 65 melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk diseminasi Perwali Kesejahteraan Sosial Lansia Kota Surakarta 12 Februari 2020. FGD ini dihadiri oleh OPD dan Komda Lansia serta Paguyuban Lansia di Surakarta dan perwakilan Ketoprak Srawung Bersama. FGD ini bertujuan untuk mewujudkan Perwali Baru tentang Kesejahteraan Lansia di Surakarta, khususnya lansia yang terdiskriminasi setelah munculnya Perda No. 4 Th 2019 tentang Penyelenggaraan Lansia di Surakarta.

Selain itu, Sekber 65 bekerja sama dengan LPSK telah menekan MoU untuk memberikan fasilitas bantuan medis dan psikologis untuk berobat gratis di RSUD Moewardi dengan mekanisme buku hijau dan dengan rujukan berjenjang menggunakan mekanisme BPJS. Serta memberikan uang kerohiman/santunan kematian bagi korban yang masih terlindung.

Sayangnya, dengan adanya pandemic Covid-19, anggota SekBer’65 tidak bisa berobat di rumah sakit Moewardi, karena rumah sakit ini adalah rujukan penanganan virus corona. Sebagai akibatnya, meskipun dalam kondisi sakit dan memegang buku hijau untuk berobat gratis, korban tidak bisa berobat. Pundi Insani adalah wadah penggalangan dana untuk pemulihan serta pemberdayaan korban pelanggaran HAM. Saat ini, Pundi Insani didukung oleh Program Peduli, yang bertujuan mewujudkan gerakan inklusi sosial untuk mendorong masyarakat untuk bertindak setara-semartabat dalam kehidupan sehari-hari.

Lansia Jogja Berlatih Panembromo dan Berobat dengan Buku Hijau

Fopperham melakukan pendampingan terhadap lansia dan penyintas di Yogykarta pada Januari sampai Maret 2020. Beberapa kegiatan yang terlaksana adalah latihan kesenian Penembromo yang bertujuan untuk memberi ruang perjumpaan sesama lansia dan penyintas (1/16). Panembromo adalah ‘tembang’ atau nyanyian yang dilakukan bersama-sama bisa diiringi dengan musik bisa juga tidak diiringi. Ada beberapa jenis ‘tembang’ yang bisa digunakan untuk Panembromo. Lagu syair disesuaikan dengan acara yang diadakan.

Selain itu, Fopperham juga mendampingi lansia dan penyintas untuk berobat dengan Buku Hijau LPSK (2/9). Kegiatan ini bertujuan memanfaatkan layanan reparasi yang diberikan LPSK kepada penyintas dalam layanan mulai tanggal 24 Oktober 2019-23 April 2020. Dua kegiatan ini dilaksanakan sebelum pandemi Covid-19. Pundi Insani adalah wadah penggalangan dana untuk pemulihan serta pemberdayaan korban pelanggaran HAM. Saat ini, Pundi Insani didukung oleh Program Peduli, yang bertujuan mewujudkan gerakan inklusi sosial untuk mendorong masyarakat untuk bertindak setara-semartabat dalam kehidupan sehari-hari.

Bincang Buku Foto Mereka yang Dipisahkan dan Para Pembuka Jalan

“Dua karya ini mengubah berbagai angka statistik menjadi cerita dan gambar yang bisa diterima dan dibaca oleh semua orang”, ujar Erik Prasetya, fotografer sekaligus pelopor streetphotography di Indonesia, dalam bincang buku “Mereka yang Dipulangkan” dan “Para Pembuka Jalan”, di Jakarta, Sabtu (03/07/2020), di Kedai Tempo. Ia juga kurator pada kedua buku ini, yang secara gamblang bercerita mengenai potret nyata kehidupan korban/penyintas pada masa kini serta perjalanan mereka mencari jalan untuk ruang-ruang pemulihan bersama komunitas korban, pendamping dan masyarakat sipil.

“Melalui kumpulan foto ini, saya berusaha membawa cerita dari para korban dan penyintas kepada dengan cara lebih personal. Membiarkan orang-orang melihat sendiri bagaimana ekspresi dan cerita personal mereka. Agar setiap orang bisa memahami bahwa mereka tidak berbeda dengan kita.” Ucap Raharja Waluya Jati, Fotografer buku Mereka yang Dipisahkan. Buku yang terbit pada 2001 ini berkisah tentang keluarga-keluarga korban penculikan.

Memberi suara bagi mereka yang dibungkam oleh negara adalah kerja yang harus terus dilakukan demi upaya memanusiakan manusia. Membawa suara-suara itu dalam bentuk gambar yang bisa menceritakan ribuan rasa para korban dan penyintas menjadi satu upaya alternatif untuk mengungkap kebenaran yang masih gelap selama puluhan tahun.

Banyak foto menarik di dalam kedua buku meski menampilkan potret yang berbeda, jika buku Mereka yang Dihilangkan menampilkan wajah suram dari para keluarga yang ditinggalkan, yang kini juga belum berubah, buku Para Pembuka Jalan lebih menampilkan optimisme dan daya juang dari para penyintas dalam upaya menempuh ruang-ruang pemenuhan hak ekonomi sosial budaya korban pelanggaran berat HAM masa lalu. Upaya yang dilandasi kerja keras untuk merawat ingatan dan mencegah keberulangan.

Diskusi buku ini sekaligus menjadi pembukaan pameran foto Para Pembuka Jalan: Harkat Korban untuk Martabat Bangsa. Jika penasaran dengan cerita dari para korban dan penyintas pelanggaran berat HAM, teman-teman bisa datang ke Kedai Tempo, Komunitas Utan Kayu, Jl. Utan Kayu 68 H, Jakarta Timur. Pameran foto ini akan berlangsung hingga tanggal 2 April 2020.

Melaung HAM, Mengestafetkan Ingatan

Di lorong-lorong kampus FISIP Universitas Sebelas Maret, beberapa mahasiswa memandang jajaran foto yang terpasang di sudut-sudut. Foto-foto yang menunjukan kisah pada korban/penyintas yang masih berjuang meniti jalan penuh belukar untuk mendapat keadilan dan perlakuan setara dalam ruang pembangunan. Terdapat tujuh narasi dari tujuh wilayah berbeda dari pameran foto tersebut, dari komunitas korban di Aceh Utara, Lampung Timur, Jakarta, Surakarta, Palu, dan Sikka.

Foto-foto tersebut menceritakan kisah yang tidak banyak mahasiswa ketahui dan dapatkan. Cerita mengenai peluh keringat, air mata, dan darah yang telah tertumpah bisa dilakukan dengan berbagai cara agar cerita ini bisa diteruskan kepada generasi yang akan datang. Tentu saja ini adalah hal yang penting agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.

Satu narasi yang banyak mengundang perhatian adalah Ketika Negara Menyapa yang mengangkat cerita penyintas tragedi politik 1965 di Solo, tentang upaya penyintas untuk mengakses layanan medis dan psikososial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), setelah sebelumnya mendapatkan Surat Keterangan Korban dari Komnas HAM. Pengakuan ini hadir melalui “Buku Hijau” yang dikeluarkan LPSK dan menjadi satu penanda bahwa negara hadir dan para penyintas merasa diakui dan dimanusiakan seperti warga negara lainnya.

Banyak orang mengatakan bahwa anak muda melupakan sejarah pelanggaran berat HAM, tapi rasanya hal itu kurang tepat. Ini bukan soal melupakan, tapi soal banyaknya hal yang tidak diungkapkan kepada anak muda terkait pelanggaran HAM masa lalu.

“Jujur ya, saya baru mengetahui bahwa pelanggaran berat HAM itu sangat dekat dengan kehidupan saya saat kuliah. Itu pun karena saya terlibat aktif dalam berbagai diskusi yang ada di organisasi saya. Beruntunglah saya, tapi bagaimana dengan anak muda lain yang tidak seberuntung saya?” ungkap Erma Alfionita, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sosiologi UNS.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa anak muda selalu dicekoki oleh narasi-narasi sejarah yang dibuat oleh pemerintah, terutama pemerintahan di masa silam. Narasi tersebut tidak membicarakan tragedi-tragedi kemanusiaan dari sisi korban yang mengalami. Tidak ada pembahasan menyeluruh di buku sejarah mata pelajaran sekolah.

Penting untuk terus mewariskan cerita ini kepada anak muda agar tragedi yang telah terjadi tidak terulang, serta mereka yang masih hilang atau sudah berpulang bisa tetap dikenang. Upaya penyebarluasan kesadaran akan hak asasi manusia juga telah berkembang semakin beragam cara dan pihak-pihak yang terlibat, terutama anak muda, pegiat seni, akademisi, kelompok budaya dan komunitas korban/ penyintas. Inilah yang dilakukan oleh Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bekerja bersama-sama dengan berbagai organisasi korban/ penyintas maupun organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam Program Peduli.

Program Peduli adalah sebuah program pengentasan kemiskinan yang menggunakan pendekatan pembangunan inklusif untuk memastikan kelompok masyarakat marginal yang tidak terjangkau juga dapat terlibat dan mendapat manfaat dari pembangunan. Program Peduli bekerja dengan dan untuk orang-orang terpinggirkan di seluruh Indonesia untuk mendukung mereka mengakses layanan publik, keadilan dan peluang ekonomi. Dalam Program Peduli, IKa berperan sebagai menjadi mitra payung bagi komunitas korban pelanggaran berat HAM di antaranya adalah: Korban Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, Korban Tragedi 1965/1966 di Yogyakarta, Surakarta, dan Sikka, Korban Talangsari – Lampung, dan Korban Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.

Oleh karena itu, dalam rangkai mengestafetkan cerita-cerita ini dan memperingati hari HAM internasional, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), bersama FISIP UNS dan Komnas HAM, dengan dukungan Program Peduli mengadakan kegiatan bertajuk “Melaung Hak Asasi Manusia bersama Sivitas Akademika UNS” pada 26-27 November 2019.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu perwujudan mandat Komnas HAM untuk pemajuan hak asasi manusia di Indonesia karena pada 1 November 2018, Komnas HAM telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan kampus Universitas Sebelas Maret (UNS). Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Rektor UNS Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. Kerjasama ini dilakukan untuk mendorong pemajuan HAM melalui Tridharma Perguruan Tinggi, guna terwujudnya penguatan, pelaksanaan, perlindungan dan penghormatan HAM serta untuk memperkuat sinergisitas hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Selain menyebarkan cerita perjuangan dan penguatan komitmen dalam penyelesaian permasalahan HAM, acara ini juga bertujuan untuk mempertemukan konsep dan praktik Hak Asasi Manusia dan inklusi sosial di kalangan sivitas akademika dengan berbagai kegiatan seperti seminar publik, paralel workshop, pameran foto, pentas musik, pemutaran film dan napak tilas sejarah reformasi 1998.

Membuka Ruang Lintas Generasi

> “Kita bisa mengetahui pelanggaran berat HAM melalui buku, tapi tentu saja akan berbeda jika kita bisa bertemu dan berdiskusi langsung dengan para penyintas dan pejuang kemanusiaan” ucap Erma.

Mempertemukan anak muda dengan aktor sejarah menjadi tujuan utama acara ini. Membuka ruang untuk saling berdiskusi tentunya akan meningkatkan kepedulian anak muda terhadap berbagai permasalahan HAM yang ada di Indonesia, baik di masa lalu, masa kini, dan di kemudian hari. Mempertemukan antar generasi bisa merawat ingatan yang mungkin terus terkikis dihajar narasi-narasi lama yang coba digaungkan kembali oleh pemerintah.

Melalui talkshow Hak Asasi Manusia dan Inklusi Sosial di Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan kita berbagi bahwa isu HAM adalah sesuatu yang dekat dan dinamis. Sehingga perlu ada pembacaan mengenai cara kita bisa terus merawat HAM di tengah pergolakan politik yang ada di Indonesia.

Setelah talkshow selesai diselenggarakan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara FISIP UNS dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia tentang Kerjasama Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Program Melaung Hak Asasi Manusia Bersama Kaum Muda Universitas Sebelas Maret. Nota kerjasama tersebut ditandatangani oleh Dekan FISIP UNS, Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si dengan Komisioner Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara.

Melalui workshop paralel dengan berbagai pendekatan mengenai permasalahan HAM di Indonesia bisa berbagi cerita lebih dalam mengenai isu HAM sesuai bidang masing-masing. Mulai dari kekerasan terhadap perempuan, pendekatan budaya dalam isu HAM, Pers Mahasiswa dan HAM, pendidikan HAM, dan visual literasi dalam perspektif HAM.

Melalui Pentas Seni Dua Jam Harmoni HAM kita berbagi pendekatan dalam mengkampanyekan isu HAM melalui seni, terutama musik yang dekat dengan kehidupan anak muda. Pentas seni ini menampilkan Komunitas Musik Fisip UNS, Nganthi Wani X Julian Rinaldi, Sisir Tanah dan Bonita & Adoy. Tidak hanya bersenang-senang, dalam acara ini juga banyak mahasiswa yang secara langsung berdiskusi dengan para penyintas yang hadir untuk menikmati musik bersama-sama.

Melalui pemutaran dan diskusi film “Istirahatlah Kata-kata”, kita berbagi cerita mengenai satu babak kehidupan penyair dan aktivis asal Solo, yang menjadi korban penghilangan paksa 1997/1998. Diskusi paska pemutaran film diisi oleh Yulia Evina Bhara (produser), Tonny Trimarsanto (sineas) dan Zaenal Muttaqien (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia).

Terakhir, melalui Napak Tilas reformasi 1998, sebuah kegiatan untuk menelusur dan mengenal beberapa tempat/ lokasi/ titik di mana pada reformasi 1998 telah menjadi penanda terjadinya peristiwa-peristiwa penting yang mendorong reformasi 1998, kita berbagi cerita sejarah dengan melakukan kunjungan langsung. Napak Tilas ini adalah sesuatu yang baru untuk seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini karena mahasiswa bisa mengunjungi langsung situs sejarah reformasi di Solo.

“Acara napak tilas ini asik banget karena bisa jalan-jalan sambil mengunjungi lokasi bersejarah di Solo. Selama ini kita kan selalu tahu sejarah dari buku, dengan adanya napak tilas ini, kita kan bisa belajar sejarah dengan cara lain yang lebih asik secara langsung.” Cerita Naufal Amar, salah satu peserta Napak Tilas Reformasi 1998.

Selain mahasiswa, kegiatan Melaung HAM ini juga dihadiri mitra Program Peduli, terdapat lima mitra yang hadir, yakni Federasi IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), FOPPERHAM (Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia), RPuK (Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan) Aceh, SEKBER ’65 Jawa Tengah (Sekretariat Bersama), dan PBH Nusra (Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara). Selain itu, dari Solo dan Yogyakarta juga hadir para penyintas yang turut berbagi cerita pengalaman hidup mereka.

Setelah Ruang Terbuka, Lalu Apa?

Membuka ruang diskusi lintas generasi, ibarat memberi kunci pada satu generasi. Kita tidak akan pernah bisa menduga apa yang akan terjadi karena mereka memiliki imajinasi tersendiri. Mereka bisa menggunakan kunci itu untuk membuka banyak pintu yang menghamparkan banyak informasi. Mereka bisa mengajak teman-temannya untuk berbagi kunci untuk membuka pintu yang terjebak dalam sunyi. Mereka juga bisa menduplikasi kunci yang telah diberi, menyebarkannya hingga cerita ini tidak akan pernah mati. Apa yang terjadi selepas Melaung HAM berakhir di UNS tentu di luar ekspektasi kami. Menurut keterangan Erma, banyak mahasiswa Jurusan Sosiologi akhirnya menjadikan isu HAM, khususnya pelanggaran berat HAM masa lalu, sebagai topik penelitian mereka dalam membuat skripsi dan artikel ilmiah. Serta, Fakultas Ilmu Budaya di UNS, yang mengadakan diskusi mengenai pelanggaran berat HAM masa lalu dan mengundang pejuang kemanusiaan, seminggu setelah

Selalu dapatkan kabar terbaru dari kami!