Terima kasih kepada 30 mitra lembaga pengada layanan yang turut berpartisipasi dalam mengirimkan proposal Hibah Pundi Perempuan yang dibuka pada bulan Januari di Termin I tahun 2022. Setelah melalui tahap seleksi yang cukup panjang IKa bersama Komnas Perempuan, telah memilih 4 lembaga/ komunitas penerima Hibah Pundi Perempuan.
Berikut 4 lembaga/ komunitas terpilih penerima Dana Hibah Pundi Perempuan:
Global Inklusi untuk Perlindungan HIV & AIDS (Makassar, Sulawesi Selatan)
Lembaga Bantuan Hukum Andil Gerakan Keadilan (Kota Tangerang Selatan, Banten)
Komunitas Perempuan Berkisah (Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)
Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR (Bandar Lampung, Lampung)
Selamat untuk rekan-rekan lembaga/komunitas pengada layanan yang telah terpilih.
Bagi lembaga/komunitas sahabat yang belum terpilih, dapat kembali mengajukan proposal pada Hibah Pundi Perempuan di periode selanjutnya.
Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan kembali membuka Hibah Pundi Perempuan. Hibah akan diberikan pada komunitas/organisasi masyarakat sipil yang memberikan layanan dan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan di Indonesia. Kami mengundang komunitas/organisasi untuk mengikuti dengan mengirimkan proposal yang akan masuk dalam proses seleksi penerimaan Hibah Pundi Perempuan termin 1 tahun 2022. Penerimaan proposal diperpanjang sampai 3 Februari Tahun 2022.
Komunitas/organisasi yang terpilih akan memperoleh hibah sebesar Rp 20.000.000, – (dua puluh juta rupiah) yang dapat digunakan untuk mendanai pendampingan dan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan serta sebagian kecil untuk mendanai penyediaan APD pada masa pandemi COVID-19.
Kriteria Penerima Dana Hibah Pundi Perempuan:
Komunitas/organisasi masyarakat sipil.
Memberi layanan bagi perempuan korban kekerasan (Minimal 5 kasus perbulannya).
Tidak sedang menerima dana bantuan operasional baik dari pemerintah maupun lembaga donor lainnya.
Memiliki sistem kerja yang menjamin adanya akuntabilitas.
Lembaga pengada layanan yang mendapatkan Hibah Pundi Perempuan akan diumumkan melalui email dan media sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa).
Lembaga pengada-layanan yang telah memasukan proposal untuk mengakses hibah Pundi Perempuan akan diputuskan oleh Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama Komnas Perempuan.
Batas pengajuan proposal hibah Pundi Perempuan pada tanggal 3 Februari tahun 2022
Lembaga pengada-layanan (WCC) diharapkan mengajukan proposal narasi dan anggaran untuk kegiatan selama 6 bulan periode Februari – Juli 2022 sesuai dengan format proposal Pundi Perempuan
Penerima hibahbersedia mengirimkan cerita-cerita lapangan, laporan kemajuan narasi dan keuangan, beserta informasi pendukungnya.
*Format proposal dan anggaran biaya dapat anda unduh pada link berikut:
Dalam rangka memperkuat gerakan ekonomi solidaritas, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) kembali menyelenggarakan webinar kedua pada 25 Agustus 2021 lalu dengan tajuk “Keterhubungan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Ekosistem Ekonomi Solidaritas”. Webinar ini mengupas bagaimana relasi antara gerakan sosial dan gerakan ekonomi yang dituangkan dalam sebuah organisasi masyarakat sipil. Sebagai sebuah prinsip, ekonomi solidaritas dapat diterapkan dalam sebuah gerakan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai solidaritas, kerja sama, kesetaraan, keberlanjutan, demokrasi, hingga pluralisme. Pemaparan ekonomi solidaritas dan OMS disampaikan oleh Direktur Eksekutif IKa, Sugiarto Arif Santoso. Ekonomi solidaritas merupakan gerakan sedunia untuk membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sugiarto juga menambahkan bahwa ekonomi solidaritas mensyaratkan adanya pergeseran dalam paradigma ekonomi dari yang mengutamakan keuntungan dan pertumbuhan menjadi yang mengutamakan hidup yang selaras dengan sesama manusia dan dengan alam.
OMS sebagai entitas dari gerakan masyarakat sipil sejalan dengan ekonomi solidaritas yang meletakkan keberpihakannya pada manusia dan alam. Sugiarto melanjutkan, bahwa koperasi (credit union) sebagai entitas dari ekonomi solidaritas mempunyai beberapa pola keterhubungan antara OMS sebagai entitas dari gerakan masyarakat sipil. Setidaknya ada tiga pola yang ditemukan. Pertama, OMS yang mengintegrasikan ekonomi solidaritas menjadi salah satu misi organisasi. Pola pertama ini cukup populer digunakan oleh OMS, namun tidak banyak yang dapat berlanjut setelah terjadi krisis dalam penataan organisasi. Kedua, ekonomi solidaritas yang mendedikasikan sebagian besar keuntungannya untuk pembiayaan gerakan sosial dan lingkungan hidup. Pola ini tidak banyak digunakan oleh credit union dalam beberapa isu seperti pelestarian alam dan peningkatan ekonomi. Namun untuk isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia (HAM) belum populer. Ketiga, hubungan ketersalingan (reciprocity) antara OMS dan Koperasi (credit union). Pola ketiga ini belum populer diterapkan oleh OMS ataupun Koperasi. Tantangan pola ini adalah niat dan strategi organisasi yang sering dianggap belum sejalan dengan arah organisasi.
Banyaknya kendala yang dihadapi OMS, tidak luput dari bagaimana penerapan ekonomi solidaritas dalam suatu organisasi dapat membuat perubahan-perubahan di internal maupun eksternal organisasi. Adanya relasi yang kuat antara OMS dengan entitas ekonomi seperti koperasi maupun social enterprise dapat membuat tumbuhnya kemandirian organisasi dan berputarnya arus ekonomi dalam aktualisasi kegiatan-kegiatan bersama bersama komunitas yang terpinggirkan.Hal ini turut dilakukan oleh kelompok Ibu Jamu yang menerapkan proses pengorganisasian para Ibu pengelola jamu yang mengembangkan bagaimana pemberdayaan dan pendanaan dilakukan melalui proses produksi jamu. Menurut Theresia Eko, Pamong Ibu Jamu Empu Sragen, dengan menerapkan ekonomi solidaritas yang memperhatikan kesejahteraan para ibu jamu di masa pandemi. Melalui prinsip-prinsip pemberdayaan yang diterapkan, gerakan menjadi sebuah strategi peningkatan ekonomi melalui pemaksimalan pemanfaatan kompetensi produksi jamu dan penjualannya, hingga pengembangan diri untuk menjadi maju bersama dalam masa sulit selama pandemi ini. Tidak hanya memperhatikan peningkatan penjualan, tetapi bagaimana para ibu jamu dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan terhadap alam dan kelestariannya.
Gambar: Slide Presentasi Lian Gogali (Direktur Institut Mosintuwu). Webinar #2
Selain itu, prinsip ekonomi solidaritas yang diterapkan melalui Pesada Perempuan yang turut menguatkan aspek politik perempuan terutama di Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan Ramida Sinaga, Koordinator keuangan dan fundraising Pesada, gerakan ekonomi dan politik perempuan diwujudkan dalam koperasi yang meningkatkan arus ekonomi dan mewujudkan kepemimpinan perempuan. Pesada mengasah keterampilan para kadernya untuk turut menjadi perempuan pemimpin yang mampu menguatkan ekonomi politik akar rumput yang setara & adil gender, inklusif, berkelanjutan, serta berpengaruh dari lokal hingga internasional. Gerakan ekonomi solidaritas juga diterapkan dengan menerapkan prinsip sederhana melalui perputaran ekonomi di desa, membangun perekonomian desa dengan mengembangkan produksi agar uang dari luar desa bisa masuk ke dalam desa, hingga menyeimbangkan kerja sama alam dan manusia dengan memaksimalkan potensinya masing-masing dan tetap memperhatikan kelestarian ekosistemnya. Lian Gogali, sebagai pendiri dan direktur institut Mosintuwu, percaya bahwa bagaimana kerja sama di desa dengan pengorganisasian di dalamnya dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung dari produksi luar desa. Gerakan ini akan membantu meningkatkan rasa kuat kepemilikan seseorang terhadap komunitas hingga ke desanya sendiri. Hal ini akan berpengaruh pada penjagaan kelestarian alam untuk memastikan kesejahteraan masyarakat desa tersebut..
Beragamnya solusi nyata yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil terhadap keberhasilan ekonomi solidaritas menunjukkan bahwa kunci dari penerapan prinsip ekonomi solidaritas menjadi salah satu yang mendorong keberhasilan gerakan tersebut. Selain itu, organisasi juga harus dapat bekerja sama dalam mengelola model ekonomi solidaritas yang akan diterapkan. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan lebih banyak menambah jaringan melalui webinar, workshop, dan terus melakukan diskusi yang substansial untuk meningkatkan keberhasilan dari gerakan ekonomi yang dilakukan.
Bila Anda tertarik mengembangkan ekonomi solidaritas bersama-sama Indonesia untuk Kemanusiaan, mari bergabung dalam komunitas pembelajaran ekonomi solidaritas. Silakan mengklik link di bawah ini.
Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) menyelenggarakan webinar “Koperasi dan OMS: Titik Temu Gerakan Ekonomi dan Sosial dalam Praktik” pada 3 Agustus 2021. Webinar ini hadir menanggapi keresahan akan disrupsi ekonomi hulu ke hilir yang dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang menjadi motor penggerak gerakan sosial yang berpotensi dalam mengikat solidaritas masyarakat untuk bersama memerangi kegelisahan akibat turbulensi ekonomi yang dihadapi.
Webinar menghadirkan tiga narasumber yang kompeten dalam gerakan ekonomi solidaritas yaitu(1) Suroto dari kalangan, peneliti, pemerhati, dan praktisi Koperasi; (2) Ukke R. Kosasih selaku Pengurus Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa); (3) Romlawati selaku Co-Director Pelaksana untuk Penguatan Gerakan Ekonomi PEKKA. Webinar berlangsung selama tiga jam membahas mengenai berbagai keterkaitan antara Koperasi dan OMS dengan lebih kurang 100 peserta yang antusias mengikuti hingga selesai.
Manusia yang kerap menjadi pelaku, penerima manfaat, hingga korban dalam kegiatan ekonomi harus memiliki beragam cara untuk terus bertahan dan meningkatkan kemandirian. Hal ini akan mendorong bagaimana manusia bisa terbebas dari permainan ekonomi oleh pemilik modal besar yang mengancam kemaslahatan hidup manusia pada umumnya. Adanya relasi kuasa asimetris dalam mengendalikan ekonomi posisi masyarakat terus melemah dalam secara ekonomi. Ketergantungan terhadap ekonomi global menunjukkan bukti bahwa pelemahan secara terstruktur telah terjadi.
Oleh karena itu gerakan ekonomi solidaritas harus dapat mendorong terciptanya kemandirian komunitas yang menguatkan solidaritas dalam inisiatif ekonomi masyarakat. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan, menjadi elemen yang dapat membantu masyarakat Indonesia untuk membangun sebuah komunitas yang mandiri dan tidak serta merta mengeksploitasi manusia dan lingkungan hidup.
Temuan FGD menunjukkan beberapa pendamping masih melakukan kerja pendampingan secara langsung. Ini artinya Peranan dunia usaha untuk pengembangan komunitas secara kompetensi dipengaruhi dari bagaimana sebuah badan usaha dapat mengutamakan manusia di atas modal. Melalui peranan model usaha yang memperhatikan keberdayaan komunitas, konsep profit oriented yang dapat merusak nilai dalam seseorang kemudian mengalami pergeseran perspektif menjadi benefit oriented. Bagaimana dalam kedua konsep ini, perbedaan yang mencolok di antaranya adalah ketika sebuah usaha memperhatikan keuntungan dalam segi nilai maupun kompetensi yang diberikan dan diterima oleh mereka, dibandingkan dengan keuntungan secara besaran pendapatan yang dihadapi. Hal ini dilihat dari bagaimana ketika sebuah model usaha memperhatikan kesejahteraan para elemen pekerja di dalamnya, sebuah faktor keuntungan akan dapat tercapai.
Model koperasi yang mengembangkan perspektif peningkatan kompetensi bukan kompetisi, menciptakan solidaritas dan kerja sama antar pelaku usaha di dalamnya. Selain kepada para pelaku usaha, konsumen turut dijadikan sebagai elemen co-producer yang memiliki peranan sebagai pemilik modal dan tidak hanya sebagai objek target pasar semata. Terciptanya sebuah demokrasi ekonomi di masyarakat mempengaruhi peningkatan perhatian akan meningkatnya hingga memperkuatnya nilai-nilai kemanusiaan, kearifan budaya, hingga kelestarian ekologi.
Keuntungan dari hasil usaha menjadi sebuah bahan bakar dalam gerakan ekonomi solidaritas yang dapat memperkuat sumber daya untuk melakukan advokasi. Dalam organisasi masyarakat sipil yang kerap dilandasi oleh sistem crowdfunding membuat OMS tidak memiliki pondasi yang kuat untuk mempertahankan gerakan yang sedang diperjuangkan. Melalui pendirian koperasi, kegiatan usaha dengan pendapatannya dapat memperkokoh gerakan sosial yang akan diperjuang oleh para organisasi masyarakat sipil.
Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan membuka penerimaan proposal untuk memperoleh dana hibah dari Pundi Perempuan Termin 2 tahun 2021. Dana hibah akan disalurkan pada Komunitas/lembaga pengada layanan yang memberikan layanan dan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan di Indonesia.
Perpanjangan waktu penerimaan proposal sampai tanggal 29 Agustus 2021.
Komunitas/lembaga pengada layanan yang terpilih akan memperoleh dana hibah maksimal sebesar Rp 20.000.000, – (dua puluh juta rupiah) yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pendampingan dan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan di masa pandemi Covid-19.
Kriteria Penerima Dana Hibah Pundi Perempuan:
Komunitas/lembaga pengada layanan.
Memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan minimal 5 kasus perbulannya.
Diprioritaskan bagi komunitas/lembaga yang tidak sedang menerima dana bantuan operasional baik dari pemerintah maupun lembaga donor lainnya.
Memiliki sistem kerja yang menjamin adanya akuntabilitas.
Menyertakan dua nama referensi dalam proposal.
Bersedia mengikuti forum pembelajaran komunitas yang diselenggarakan oleh IKa dengan semangat solidaritas dan kerelawanan.
Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah Pundi Perempuan:
Komunitas/lembaga pengada layanan diharapkan mengajukan proposal narasi dan anggaran untuk kegiatan selama 6 bulan periode September – Januari 2021 sesuai dengan format proposal Pundi Perempuan.
Batas pengajuan proposal dana hibah Pundi Perempuan pada tanggal 22 Agustus 2021.
Proposal komunitas/lembaga pengada layanan yang masuk ke Pundi Perempuan akan diseleksi dan diputuskan oleh panitia pengarah dari Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan.
Komunitas/lembaga pengada layanan yang mendapatkan dana hibah Pundi Perempuan akan diumumkan melalui email dan media sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa).
Pengumuman penerima dana hibah akan dilakukan pada 30 Agustus 2021.
*Format proposal dan anggaran biaya dapat anda unduh pada link berikut:
Seperti belahan Nusa Tenggara Timur lainnya, geografi Pulau Lembata yang dikelilingi lima gunung berapi dan lautan menjadi permata yang tersembunyi dari provinsi tersebut. Keindahannya memikat hati, tidak hanya perhatian lokal, melainkan juga nasional hingga internasional. Namun pada saat ini, keindahan tersebut telah tersapu bersih oleh bencana banjir yang berlangsung pada 4 April 2021. Banjir tersebut disebut sebagai bencana terbesar yang terjadi dalam 10 tahun terakhir di NTT. Mulanya, terjadi hujan yang sangat deras bahkan cukup kuat untuk mendorong bebatuan dari gunung turun ke kaki gunung dan dataran rendah. Sehingga, melindas rumah-rumah warga yang ada. Pada saat bersamaan, air laut naik ke daratan sehingga memperparah keadaan yang sudah sulit.
6 dari 9 kecamatan di Pulau Lembata, terkena dampak hebat dari bencana ini. Dari 6 kecamatan tersebut, Ile Ape Timur merupakan kecamatan yang terdampak parah dalam bencana banjir ini. Bencana erupsi yang dimulai sejak bulan November tahun lalu, masih berlangsung hingga sekarang. Walaupun bencana tersebut berskala kecil, tidak memungkiri banyak kerugian yang ditimbulkannya misalnya kehilangan sekolah, rumah yang memperparah situasi pendidikan ataupun ekonomi yang sudah parah di daerah tersebut.
Salah satu dari banyak korban yang terdampak adalah Mama Rensa. Ibu ini merupakan salah satu dari penduduk Kecamatan Ile Ape Timur yang melihat dan merasakan horornya bencana ini secara langsung. Banjir tersebut berlangsung di malam hari tepat setelah dua hujan besar terjadi. Pada saat itu, Mama Rensa sedang berada di rumah bersama suami dan anaknya. Sehingga ketika banjir berlangsung, Mama Rensa sudah sempat mengemas barang-barangnya untuk mengungsi di rumah yang bertempat di dataran lebih tinggi. Tetapi, ketika hendak keluar dari rumah, banjir sudah tinggi, dan Mama Rensa pada akhirnya terpaksa mencari tempat mengungsi di daerah sekitar rumahnya. Dalam perjalanan menuju ke tempat pengungsian, banyak pula tantangan yang dihadapi. Mama Rensa merasakan tertimpa bebatuan dan banyak tantangan lain yang dihadapi.
Posko-posko yang ada terbagi menjadi posko umum dan posko mandiri. Posko umum pada umumnya memiliki fasilitas penunjang yang lengkap, seperti listrik, air, pangan yang cukup, pakaian pun begitu. Tidak hanya itu, posko umum juga seringkali dilengkapi tenaga kesehatan dan pendamping psikososial yang siap memberikan pelayanannya. Namun, keadaan berkata sebaliknya di posko mandiri seperti yang Mama Rensa tempati. Posko mandiri terbagi atas posko di perkotaan, rumah warga dan juga perkebunan. Pada saat ini, Mama Rensa berada pada posko mandiri di rumah warga yang konon keadaannya masih lebih baik. Tetapi untuk posko yang didirikan di perkebunan masyarakat kondisinya masih sangat terbatas fasilitas yang memadai untuk ditempati. Kebanyakan dari pengungsi di posko mandiri memilih untuk menetap karena adanya keinginan untuk tetap bersama keluarga yang baru saja meninggalkan mereka. Meskipun kebutuhan dasar seperti listrik harus diperoleh dari desa terdekat, dan mereka harus berjalan kaki cukup jauh untuk menjemput bantuan-bantuan yang ada. Dalam hal kesehatan, para tenaga Kesehatan bersedia untuk menghampiri para korban yang tinggal di posko mandiri namun ketersediaannya juga sangat terbatas.
Banyak kerugian mulai dari rumah-rumah yang terbawa hanyut, kerusakan rumah, sekolah, posyandu, infrastruktur, ditambah pula dengan kematian para korban. Hingga kini, terdapat sebanyak 60 korban yang meninggal dan 20 korban yang masih dalam tahap pencarian. Terlepas dari pilunya keadaan, Pemerintah Daerah masih saja tidak sigap dalam menangani bencana mulai dari keterlambatannya yang membuat perannya tergantikan oleh para aktivis organisasi kemasyarakatan, hingga keputusannya dinilai terlalu terburu-buru untuk menghentikan pencarian para korban yang masih belum ditemukan. Alasannya karena masih ada daerah yang sulit dijangkau. Sebelum bencana ini saja, infrastruktur jalan di Lembata sudah berada dalam keadaan yang tidak mendukung dan terjadinya bencana ini hanya memperparah keadaan tersebut.
Hampir tidak ada yang tertinggal dari Ile Ape Timur. Dan menyadari hal ini, Mama Rensa, sangat pesimis untuk balik dan menetap di Ile Ape Timur. Keperihan ini tidak hanya dirasakan oleh penduduk Lembata tetapi juga masyarakat lain di penjuru Indonesia. Banyak bantuan yang tiba untuk membantu Lembata berdiri Kembali. Para tokoh publik hingga Presiden Republik Indonesia, menghampiri daerah terdampak untuk memberikan dukungan mereka. Bersama dengan para aktivis lokal, tenaga Kesehatan, Lembata menjadi dapat bangkit Kembali.
Salah satunya yang mengambil peran penting itu juga adalah Ibu Maria Loka, seorang aktivis asal Lembata yang memimpin organisasi LSM Permata yang bergerak di bidang pendampingan untuk korban kekerasan perempuan di Lembata. Selain bertanggung jawab menangani krisis-krisis kekerasan perempuan yang kerap terjadi bahkan di tengah bencana, Ibu Maria Loka juga menjadi relawan dalam Bencana Banjir Lembata ini. Beliau beserta teman-teman relawan lainnya, bekerja membantu proses pendampingan psikososial bagi anak-anak ataupun korban bencana banjir tersebut yang masih sangat jarang di Lembata. Pada akhirnya, bantuan-bantuan yang diberikan tidak hanya membantu Lembata dan para penduduknya tetapi juga merekatkan Lembata sendiri. Lembata sangat membutuhkan pelita-pelita seperti Ibu Maria Loka. Tetaplah terus ada pelita di Lembata yang menambah sepercik harapan dan motivasi agar terlepas dari kesedihan.
Dana Hibah Pundi Perempuan Covid-19 “Kita di Sini. Mari Saling Melindungi”
Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) melalui Dana Hibah Pundi Perempuan Covid-19 mengundang lembaga-lembaga pengada layanan (WCC) mengajukan proposal kegiatan mendukung kerja-kerja pendamping perempuan korban kekerasan yang terkena dampak akibat pandemik Covid-19. Melalui dana hibah ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban lembaga-lembaga pengada layanan, khususnya pendamping, agar dapat melaksanakan tugas pelayanan kepada perempuan korban kekerasan secara aman dan menyeluruh.
Kriteria lembaga penerima dana hibah Pundi Perempuan Covid-19:
Lembaga pengada-layanan atau Women’s Crisis Center di wilayah Indonesia
Aktif memberikan akses layanan hukum dan psiko-sosial bagi perempuan korban kekerasan di komunitas selama pandemi Covid-19
Tidak sedang menerima dana dari organisasi donor nasional maupun internasional
Memiliki sistem kerja dan kontrol yang jelas (Pengawas, Badan Pengurus dan Pekerja).
Menyertakan 2 referensi dari jaringan lembaga
Dana hibah Pundi Perempuan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan berikut:
komunikasi (pulsa dan internet)
sewa transportasi sesuai dengan protokol keamanan Covid-19
suplemen dan makanan sehat untuk menjaga kesehatan pendamping
alat disinfektan, masker atau APD lainnya
biaya tenaga professional untuk kesehatan psikologis pendamping
atau kebutuhan lain yang relefan merespon situasi pandemi Covid-19
Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran dana hibah Pundi Perempuan Covid-19:
Lembaga pengada-layanan yang mendapatkan dana hibah Pundi Perempuan akan diumumkan melalui email dan media sosial Indonesia untuk Kemanusiaan
Lembaga pengada-layanan yang telah memasukan proposal untuk mengakses dana hibah Pundi Perempuan akan diputuskan oleh Indonesia untuk Kemanusian bersama Komnas Perempuan.
Tahapan penyaluran dana hibah Pundi Perempuan dibagikan sesuai dengan urutan lembaga yang telah ditentukan oleh Indonesia dan Kemanusiaan dan Komnas Perempuan sampai dengan Desember 2020.
Lembaga pengada-layanan (WCC) diharapkan mengajukan proposal untuk kegiatan selama 3 bulan, berisi:
A. Informasi Organisasi/Komunitas
1. Nama organisasi/ komunitas:
2. Nama pimpinan organisasi/ komunitas:
3. Alamat organisasi:
4. Email dan Telephone:
B. Informasi Singkat tentang Kegiatan yang Diajukan
1. Judul Kegiatan
2. Periode kegiatan (maksimal 3 bulan kegiatan)
3. Nominal anggaran yang diajukan (maksimal 20 juta rupiah)
4. Nama penanggungjawab program (alamat, email dan telephone)
5. 2 referensi (2 nama pemberi referensi, email dan kontak)
C. Proposal Lengkap
1. Latar Belakang/Pengantar
Jelaskan mengenai kondisi lembaga pengada-layanan di wilayah kerja dan masalah yang dihadapi dalam melakukan pendampingan kepad perempuan korban kekerasan di wilayah Covid-19.
2. Tujuan, keluaran, target kasus yang didampingi menggunakan dana hibah Pundi Perempuan
3. Apa kegiatan yang mau dilakukan untuk mengatasi masalah dan mencapai target yang direncanakan
4. Jelaskan secara singkat peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut kelak.
D. Anggaran
Tuliskan anggaran per-kegiatan. Misalnya menyediakan rapid test untuk perempuan korban kekerasan untuk mengakses rumah aman Rp. 400-500 ribu rupiah
E. Lampiran
1. Profil organisasi
2. Struktur organisasi/kelompok
3. Fotocopi rekening bank atas nama lembaga atau fotocopi rekening bank tabungan bisnis/ bersama dengan 2 nama orang yang berada dalam struktur organisasi/ komunitas Penerima dana hibah bersedia mengirimkan laporan kemajuan narasi dan keuangan, beserta informasi pendukung sesuai format yang telah disediakan oleh Indonesia untuk Kemanusiaan sebagai pengelola Pundi Perempuan.
Jakarta, 16 Mei – Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan meluncurkan meluncurkan Penggalangan Dana Online Pundi Perempuan bagi Perempuan Korban Kekerasan di Tengah Wabah Covid-19 pada Jumat, 5 Juni 2020. Gerakanan ini dilakukan untuk mendukung lembaga pengada-layanan dan women crisis center agar dapat terus bekerja memberikan layanan pendampingan dan pemulihan kepada perempuan korban kekerasan secara optimal
Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai keynote speaker menjelaskan bahwa Penggalangan dana online ini merupakan momentum yang tepat dalam upaya meningkatkan dukungan kepada lembaga pengada di tengah pandemi.
“Penggalangan dana online ini merupakan momentum yang tepat dalam upaya meningkatkan dukungan kepada lembaga pengada layanan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul dalam melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan akibat situasi pandemi.” Sebut Latifah.
Selain itu, peluncuran gerakan ini juga dilanjutkan dengan talkshow bertema “Kita di Sini Bersama. Mari Saling Melindungi” dengan pembicara: Cinta Laura Khiel (Duta Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak KPPA RI), Theresia Iswarini (Komisioner Komnas Perempuan), Lilik H.S. (Pundi Perempuan Indonesia untuk Kemanusiaan) dengan moderator Ayu Kartika Dewi (Staff Khusus Presiden RI)
Theresia Iswarini, menjelaskan bahwa berdasarkan survei onine yang dibuat oleh Komnas Perempuan, selama masa pandemi Covid-19 dan dikeluarkannya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) meningkat cukup pesat.
“Selama masa Pandemi dan PSBB, keinginan korban untuk keluar dari rumah untuk mengindari kekerasan berkurang. Karena korban akan memprioritaskan banyak hal. Mereka akan prioritaskan untuk tinggal di rumah, untuk makan, pakaian, dan pulsa anak untuk belajar online.” Ucap Iswarini.
Keengganan untuk melaporkan kasus ini akhirnya berdampak pada organisasi pengada layanan yang menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa kasus-kasus yang tadinya tidak terdengar di banyak tempat kemudian dapat diterima oleh mereka. Baik secara online atau offline.
Tantangan pengada layanan adalah penyesuaian biaya operasional selama COVID 19. Biaya komunikasi meningkat, karena adanya perubahan layanan dari offline menjadi online. Mereka harus menyesuaikan anggarannya, ada yang punya ada juga yang tidak punya anggaran.
“Sehingga yang harus diketahui oleh publik adalah kepedulian terhadap pengada layanan, penting untuk ditingkatkan. Sebagai garda terdepan, kalau mereka tidak punya alat dukung, biaya komunikasi atau gadget, internet lancar, supaya mereka tetap bisa menerima pengaduan dan bisa menolong korban.” Tutup Iswarini.
“Merespon kondisi ini, Pundi Perempuan hadir untuk memberi dukungan bagi organisasi pengada layanan dan woman crisis center yang sifatnya adalah pemberdayaan, bukan sekedar charity. Pundi Perempuan berupaya membangun pemahaman pentingnya keberadaan women crisis center atau lembaga pengada layanan, karena seiring tingginya angka kekerasan yang terus menerus meningkat.” Ucap Lilik HS.
Menurut Lilik, upaya ini tentu tidak akan berhasil tanpa keterlibatan banyak pihak. Kasus kekerasan terhadap perempuan masalah besar bangsa ini, masalah besar dunia ini. Perempuan adalah masa depan peradaban. Perempuan harus mendapat keadilan sebaik-baiknya sebagai warga negara Indonesia.
Hal ini dipertegas oleh Cinta Laura Khiel yang merupakan Duta Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak KPPA RI. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan banyak pihak akan sangat membantu perempuan korbaan kekerasan.
“Kita bisa membantu perempuan korban kekerasan dengan berdonasi. Lewat donasi kita bisa membantu banyak, karena organisasi-organisasi di Indonesia yang membantu perempuan masih kekurangan dana.” Ucap Cinta.
Selain itu, Cinta juga mengharapkan anak muda untuk sadar bahwa mereka harus speak up, “kalau kita speak up, generasi muda sekarang akan lebih melihat lebih banyak contoh-contoh yang akan membuat orang lain sadar, bahwa kekerasan itu salah. Kalau kita ingin maju kita harus saling respect satu sama lain.” Tutup Cinta. Diskusi ini ditutup dengan kesimpulan dari Ayu Kartika Dewi selaku moderator yang menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah permasalahan yang sistemik, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan berdonasi untuk korban dan pendamping. Gerakan ini diharapkan bisa lebih luas dan banyak dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat.
Jakarta- Sejak pandemi Covid-19 melanda dunia, kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam (UN Women, 2020). Perserikatan Bangsa Bangsa menyatakan keprihatinan akan situasi ini dan meminta kepada negara-negara anggota untuk menerapkan kebijakan yang mengutamakan perlindungan bagi perempuan dalam merespon pandemi Covid-19, termasuk di Indonesia.
Pada Catatan Akhir Tahun 2020 Komnas Perempuan merilis data lembaga pengada layanan dari berbagai wilayah menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari 406.178 di tahun 2018 menjadi 431.471 kasus di 2019 dan dapat dipastikan jumlah kasus kekerasan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ini akan meningkat secara signifikan.
Sejak penerapan kebijakan pembatasan sosial, lembaga pengada-layanan merasakan pola pengaduan yang berubah, pendamping semakin sering menerima pengaduan melalui telepon atau email sehingga untuk memberikan layanan sangat bergantung pada akses dan ketersediaan dana komunikasi dan alat pelindung selama masa pembatasan. Situasi ini, membuat lembaga pengada-layanan merasa tidak dapat menyediakan pendampingan hukum dan psikososial secara optimal.
Untuk merespon kebutuhan lembaga pengada-layanan dan women crisis center agar dapat terus bekerja memberikan layanan pendampingan dan pemulihan kepada perempuan korban kekerasan secara optimal, Indonesia untuk Kemanusiaan, Komnas Perempuan melalui Pundi Perempuan menyelenggarakan penggalangan dana publik secara online dengan tema “Kita Di Sini Bersama. Mari Saling Melindungi” yang akan diawali dengan Talk Show online peluncuran penggalangan dana Pundi Perempuan.
Sebagai upaya merespon kebutuhan lembaga pengada layanan dan Women Crisis Center, Indonesia untuk Kemanusiaa (IKa) dan Komnas Perempuan meluncurkan Penggalangan Dana Online Pundi Perempuan bagi Perempuan Korban Kekerasan di Tengah Wabah Covid-19 pada Jumat, 5 Juni 2020 melalui Channel YouTube Indonesia untuk Kemanusiaan (https://bit.ly/YouTubeIKa).
Peluncuran gerakan ini menghadirkan keynote speaker: I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan dilanjutkan dengan diskusi “Kita Di Sini Bersama. Mari Saling Melindungi” dengan pembicara: Cinta Laura Kiehl (Duta Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak KPPA RI), Theresia Iswarini (Komnas Perempuan) dan Lilik HS (Pundi Perempuan, Indonesia untuk Kemanusiaan) dengan moderator: Ayu Kartika Dewi (Staf Khusus Presiden RI).
